Daftar Lengkap Penerima Rekomendasi PDIP Tahap 2 Pilkada 2020

Daftar Lengkap Penerima Rekomendasi PDIP Tahap 2 Pilkada 2020

Keputusan yang ditunggu-tunggo oleh banyak orang akhirnya turun juga.  Pada hari Jumat (17/7/2020), Akhirnya PDIP resmi mengumumkan calon kepala daerah yang akan diajukan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Berikut ini nama-nama Calon Kepala Daerah penerima rekomendasi PDIP tahap 2 dalam pilkada 2020: 

1. Provinsi Sumatera Utara:

Kota Pematang Siantar:  Asner Silalahi dan Dra. Susanti Dewayani, Sp.A

Kab. Serdang Bedagai: Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP

2. Provinsi Riau:

Kabupaten Kuantan Singingi: Halim dan Komperensi, SP, MSi

3. Provinsi Sumatera Selatan:

Kabupaten Oku Timur: Lanosin dan Adi Nugraha Purnya Yudha

4. Provinsi Lampung:

Kabupaten Lampung Tengah: Loekman Djoyosoemarto dan M Liyas Haryani Muda

Kabupatsen Pesisir Barat:  Pieter, SE dan H Fahrurrazi, SE, MM

5. Provinsi Jawa Barat:

Kabupaten Pangandaran: H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin Indrawan, SH

Kota Depok: Pradi Supriatna dan Hj. Afifa Alia, ST

6. Provinsi Jawa Tengah:

Kota Surakarta (Solo): Gibran Rakabumung Raka dan Teguh Prakosa

Kabupaten Sukoharjo: Etty Suryani, Se, MM dan Drs. Agus Santosa

Kabupaten Pekalongan: Fadia Arafiq, SE, MM dan H. Riswadi, SH

Kabupaten Purworejo: Agustinus Susanto dan Rahmad Kabuli Jarwinto, SPd

Kabupaten Wonsoobo: Afif Nurhidayat, SAg dan H. Muhammad Albar

7. Provinsi DIY

Kabupaten Sleman: Dra, Hj. Kustini Sri Purnomo dan Danang Maharsa, SE

Kabupaten Gunungkidul: Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmaji

8. Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Kediri: Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa

Kota Pasuruan: Raharto Teno Prasetyo dan H. Mochammad Hasjim Asjari, ST

Kota Blitar: Drs Santoso MPd dan Ir Tjutjuk Sunaryo, MM

Kabupaten Trenggalek: M Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara

Kabupaten Blitar: Drs Rijanto, MM dan Marhaenis Urip Widodo

Kabupaten Mojokerto: H Pungkasiadi, SH dan Titik Mas'udah, Sag

9. Provinci Kalimantan Barat

Kabupaten Ketapang : H Eryanto Harun dan Mateus Yudi, SE, MSi

Kabupaten Melawi: H Dadi Sunarya Usfa Yursa, AMd dan Drs Kluisen

Kab. Kapuas Hulu: Fransiskus Diaan, SH dan Wahyudi Hidayat, ST

10. Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten Malinau: Drs Jhonny Laing Impang, MSi dan Muhrim, SE

Kabupaten Tanatidung: Markus, SE, MM dan Hamjah M

Kab. Bulungan: Dr H Sigit Muryono, MPd, Kons dan Markus Juk

11. Provinsi Kalimantan Selatan

Kab. Banjar: H Rusli dan KH M Fadhlan Asy‘ari

12. Provinsi Kalimantan Timur

Kab. Kutai Kertanegara: Drs Edi Damansyah, MSi dan H Rendi Solihin

13. Provinsi Sulawesi Tenggara

Kabupaten Wakatobi: Haliana, SEdan Ilmiati Daud, SE, MSi

Kabupaten Konawe Utara: DR Ir Ruksamin, ST, MSi, IPM dan Abu Haera, SSos, MSi

14. Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten Gowa: Adnan Purucita Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani

Kota Makassar: DR Syamsul Rizal MI, SSos, MSi dan dr Fadli Ananda, SpOG, MKes

Kabupaten Pangkajene Kepulauan: Dr H Abdul Rahman Assegaf dan Ir Muammar Muhayang, ST, MM, IPM ASEAN, Eng

15. Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten. Sigi: Mohamad Irwan, S.Sos, MSi dan Dr Samuel Y Pongi, SE, MSi

Kabupaten. Banggai Laut: Drs H Wenny Bukamo dan Ridaya La Ode Ngkowe, SSi, MA

Kota Palu: Drs Hidayat, MSi dan Hj Habsa Yanti Ponulele, ST, MSi

Kabupaten  Toli-toli: H Muchtar Deluma, SH, MHdan Drs Bakri Irus, Apt, MM

16. Provinsi Sulawesi Utara

Kababupaten  Bolmong Selatan: Hi Iskandar Kamaru, SPt dan Deddy Abdul Hamid

Kota Bitung: Ir Maurits Mantiri dan Hengky Honandar, SE

Kabupaten Minahasa Selatan: Franky D Wongkar, SH dan Pdt Petra Rembang, MTh

Kabupaten Minahasa Utara: Joune JE Ganda, SE dan Kevin W Lotulung, SH, MH

17. Provinsi Maluku Utara

Kota Ternate: Merlisa, SE dan Juhdi Taslim, SH, MH

18. Provinsi Papua Barat

Kabupaten Manokwari Selatan: Markus Waran, ST, MSi dan Wempi Welly Rengkung, SE, MSi

19. Provinsi Papua

Kab. Boven Digoel: Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, SE

Read More

18.18 | 0 komentar

Munculkan Poros Baru, Demokrat ciptakan nuansa DKI di Pilkada Jawa Barat

Munculkan Poros Baru, 

Demokrat  ciptakan nuansa DKI di Pilkada Jawa Barat

Sebuah babak baru perebutan kursi Gubernur Jawa barat tahun depan sudah dimulai. Dengan dibidani oleh Partai Demokrat (PD), lahir koalisi baru dengan anggota Partai Demokrat, PAN dan PPP. Setelah melalui loby-loby yang matang, akhirnya ketiga partai tersebut sepakat untuk membentuk poros baru dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat. Tujuan dibentuknya poros baru ini adalah mencari alternatif figur baru yang akan diusung di Pilgub Jabar, dimana saat ini sudah ada 2 nama yang mengerucut yaitu Dedy Mizwar dan Ridwan Kamil.
Demi mengingat pentingnya peta politik di Jawa Barat, maka  ketiga parpol tersebut juga menginginkan untuk melakukan koalisi di pilkada tahun 2018 yang akan dilaksanakan di 16 kabupaten dan kota di Jabar. Kesepakatan tersebut muncul setelah dilakukan tiga kali pertemuan, meskipun belum dideklarasikan lantaran muncul klausul baru yang belum masuk draf nota kesepahaman.

Sebagaimana dirilis dari detik.com, koalisi baru ini berencana untuk memunculkan tokoh alternatif yang akan mereka jagokan untuk dijagokan sebagai orang nomor satu di Jawa Barat.  Sejumlah nama sudah mulai digaung-gaungkan oleh koalisi 3 partai tersebut, termasuk Dedi Mulyadi yang sebelumnya sudah banyak disebut oleh Partai Golkar.  

Dengan adanya pembentukan poros baru tersebut, maka mematahkan anggapan- anggapan terdahulu dimana sebelumnya PAN sudah menyatakan siap mendukung Ridwan Kamil bersama Nasdem dan PKB meskipun disinyalir Partai yang dibesarkan oleh Amien Rais tersebut juga memberikan sinyal ke Dedy Miswar yang sebelumnya sudah mulai diusung oleh koalisi Gerindra-PKS. Sebenarnya pembentukan koalisi ini juga ditawarkan ke PKB, tapi mereka tetap conding untuk mencalonkan Ridwan Kamil.

Poros baru Demokrat-PAN-PPP di Pilkada Jabar. (Mukhlis Dinillah/detikcom)

Dengan mundurnya PAN dan PPP, Ridwan Kamil pun terancam tak bisa mendapat tiket untuk maju dalam Pilgub Jabar. Sebab, kursi PKB dan NasDem di DPRD Jabar tak cukup untuk bisa mengusung calon. Adapun Sedangkan Hanura sudah memberi sinyal bergabung dengan poros PDIP-Golkar dan Gerindra-PKS sudah tak tergoyahkan. Meski begitu, dinamika masih mungkin saja berubah sampai pendaftaran resmi ke KPU nanti.

Kalau dicermati, dinamika yang terjadi di dalam Pilkada Jawa barat 2018 ini mirip dengan yang terjadi di DKI jakarta. Dimana saat itu sudah ada dua poros besar yaitu Anies Baswedan-Sandiaga Uni  yang diusung oleh Gerindra dan PKS  serta  Basuki Tjahaja Purnama (ahok)-  Djarot Saifu Hidayat yang diusunng oleh PDIP , Golkar, Nasdem dan partai-partai lainnya. Dan didetik-detik terakhir, drama muncul dengan adanya koalisi dari Demokrat, PAN, PPP dan PKB yang memunculkan nama baru Agus Harimurti Yudhoyono-  ylviana Murni.

.

Read More

00.02 | 0 komentar

Diusung 5 Parpol, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi daftar ke KPU Kota Yogyakarta

Diusung 5 Parpol, 

Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi daftar ke KPU Kota Yogyakarta

 Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi daftar ke KPU (Foto: Merdeka.com)

Sebagaimana direncanakan sejak mendapatkan rekomendasi dari partai politik pengusung, pasangan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi akhirnya resmi mendaftar sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada Kota Yogyakarta 2017 ke KPU setempat, Jumat (23/9). Haryadi Suyuti yang saat ini berposisi sebagai petahana karena menjabat sebagai Walikota Yogyakarta menggandeng Heroe Poerwadi yang merupakan Ketua DPD PAN Kota Yogyakarta. 

Setelah melaksanakan sholat jumat bersama pengurus partai pendukungnya di Masjid Syuhada Kotabaru,  pasangan Haryadi Suyuti - Heroe Poerwadi yang mengenakan baju koko berwarna kuning dengan garis biru berjalan kaki menuju KPU Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan diri. Bertindak sebagai juru bicara, Arif nur hartanto menggunakan basa jawa dan bahasa indonesia untuk menyampaikan maksud kedatangan kedua calon serta menyerahkan berkas untuk maju bersaing pada pilkada 2017 mendatang. 

Berbeda dengan paslon yang mendaftar ke KPU di hari pertama, Haryadi-Heroe hanya diantar puluhan orang yang merupakan pengurus struktural partai pengusung. Seperti diketahui, Haryadi-Heroe diusung oleh Partai Golkar, PAN, PKS, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat

Untuk mewujudkan keinginannya meraih kembali kursi Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengusung konsep Yogyakarta Berkemajuan sendiri yakni membuat Yogyakarta lebih religius, serta membuat kondisi kota yang aman, tertib, dan bersih

" Hari ini saya bersama Pak Heroe mengikuti proses pendaftaran. Kami sudah sepakat mengusung konsep pembangunan Yogyakarta berkemajuan. Konsep pembangunan itu diniatkan untuk memperbaiki semua aspek kehidupan dan keumatan yang baik di Yogyakarta," katanya di kantor KPU Kota Yogyakarta, Jumat (23/9) sebagaimana dirilis dari tribunjogja.com.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budianto menuturkan pihaknya telah menerima berkas-berkas milik pasangan Haryadi dan Heroe. Berdasarkan formulir B3, partai pengusung dan pendukung untuk kedua bakal calon tersebut terdiri dari Partai Golkar dengan jumlah suara di DPRD lima kursi, PAN lima kursi, PKS empat kursi, Demokrat satu kursi, dan Gerindra lima kursi

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Kota Yogyakarta yang pada saat itu mengenakan baju adat lengkap Jogjakarta menjelaskan bahwa penutupan pendaftaran calon wali kota dan calon pasangan walikota pada hari ini, Jumat  (23/9) sampai pukul 24.00 WIB. Adapun pengumuman keabsahan berkas dari pasangan calon akan diumumkan pada 30 September-1 Oktober 2016 mendatang setelah dilakukan verifikasi.

Read More

23.25 | 0 komentar

Mendaftar Pilwalkot Yogya, Imam Priyono-Achmad Fadli Ingin Lanjutkan Program Sego Segawe

Mendaftar Pilwalkot Yogya, 

Imam Priyono-Achmad Fadli Ingin Lanjutkan Program Sego Segawe

 

Imam Priyono dan Achmad Fadli saat Mendaftar ke KPU
(Foto: detik.com)

Sebagaimana diketahui, Pengurus Pusat  PDI Perjuangan sudah menunjuk Imam Priyono-Achmad Fadli sebagai calon kepala daerah Kota Yogyakarta untuk periode mendatang. Imam Priyono adalah calon petahana yang sebelumnya menjadi Wakil Wali Kota Yogyakarta bersama Wali Kota Haryadi Suyuti. Sedangkan  Ahmad Fadli adalah PNS yang menjabat sebagai Asek tata pemerintahan pemkot Yogyakarta. 

Dan hari ini, Rabu (21/9/2016) Imam Priyono-Achmad Fadli menjadi pasangan calon walikota-wakil walikota pertama yang mendaftar sebagai peserta pemilihan Walikota – Wakil Walikota Yogyakarta 2017. Dengan diantar ratusan simpatisan, pengurus PDI Perjuangan dan pengurus partai mitra koalisi pengusung menggunakan sepeda, dokar, hingga becak,  Imam Priyono-Achmad Fadli bersepeda dari kantor DPC PDI Perjuangan kota Yogyakarta di Jl Hos Cokroaminoto ke kantor KPU di Jl Magelang Yogyakarta  untuk mendaftarkan diri. 

Kedua pasangan tersebut sengaja menggunakan sepeda untuk datang ke KPUD karena ingin menghidupkan kembali program masyarakat bersepeda yaitu program Sego Segawe (Sepeda Kanggo Sekolah lan Nyambut Gawe) atau Sepeda untuk Sekolah dan Bekerja milik Herry Zudianto

"Kami ingin menggiatkan terus sepeda seperti wali kota dua periode sebelumnya, Pak Herry Zudianto, yaitu program Sego Segawe. Ini program untuk menjaga keberadaan lingkungan yang bersih," kata IP, sapaan akrabnya, sebagaimana dirilis dari harian Tribun Jogja.

Dia menambahkan jika dirinya terpilih sebagai Wali Kota Yogyakarta, maka tiap PNS dan pihak swasta akan diimbau untuk menggunakan sepeda di hari Jumat. IP berkeyakinan jika mayoritas masyarakat Yogyakarta bersepeda, Yogyakarta akan menjadi tempat bersepeda yang nyaman.

Dalam mendaftarkan diri sebagai pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Yogyakarta, Imam Priyono-Achmad Fadli  sebenarnya diusung oleh 3 partai politik, yaitu PDIP, Partai Nasdem dan PKB, namun PKB dicoret KPU karena tidak memenuhi syarat perolehan kursi.

"Kami menemukan PKB tidak memiliki kursi di DPRD kota, sesuai peraturan perundang-undangan kami tidak bisa masukkan PKB sebagai yang mengusulkan pasangan calon. Sesuai ketentuan kami coret PKB dari dokumen pengusul," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budianto (detik.com)

Read More

22.42 | 0 komentar

Pilkada Kota Semarang : Hendrar Prihadi - Hevearita Gunaryanti

Sebagaimana diprediksikan banya pihak, akhirnya koalisi partai besar di Kota Semarang : PDIP, Partai Demokrat, Nasional Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung Hendi-Ita dalam pilkada serentak tahun ini. Posisi hendi yang merupakan petahana dipandang memiliki kans yang cuku besar untuk memimpin Kota Semarang 

 

Biografi Hendrar Prihadi

Hendrar Prihadi atau biasa di panggil Hendi adalah calon walikota Semarang yang merupakan calon petahana.  Pengalamannya sebagai seorang pengusaha, akademisi dan politisi menjadi pijakan beliau dalam pemimpin Kota Semarang meskipun hanya menerima limpahan jabatan dari Walikota sebelumnya, Soemarmo HS.  Sebagai salah satu tokoh muda yang karir politiknya cukup disegani di Kota Semarang menjadikan pria kelahiran Semarang 3 Maret 1971 ini memiliki basis masa yang cukup solid khususnya di partai yang dinaunginya selama ini PDIP Perjuangan.

Berikut adalah biografi/biodata dari Hendrar Prihadi


Nama Lengkap : Hendrar Prihadi
Tempat/tgl  Lahir : Semarang, 3 Maret 1971
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan:
•    SD Gergaji Semarang (1984)
•    SMP Negeri 3 Semarang (1987)
•    SLTA Negeri 1 Semarang (1990)
•    Unika Sugiopranoto, Semarang (1997)
•    Magister Manajemen Universitas Diponegoro, Semarang (2002)
Riwayat Pekerjaan:
•    CV. Daya Prima, Semarang (1996 - 1997)
•    PT. Sismadi Mancorpindo, Jakarta (1997 - 1999)
•    Direktur CV. Sinar Mulia (1999 - 2009)
•    Dosen UNIKA Soegiapranata (2001 - 2004)
•    Anggota DPRD Jateng (2009 - 2010)
•    Wakil Walikota Semarang (2010 - 2015)
•    Plt. Walikota Semarang (2012)


Biografi Hevearita Gunaryanti

Hevearita Gunaryanti atau biasa dipanggil Mbak Ita merupakan calon wakil walikota Semarang dari PDIP bersama dengan pasangannya Hendrar Prihadi.  Istri dari pengurus DPD PDIP Perjuangan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Alwin Basri ini merupakan sarjana pertanian lulusan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran.  Sejak tahun 2006, Mbak Ita menjabat sebagai direktur utama  PT Sarana Patra Hulu Cepu, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jateng.

Read More

22.20 | 0 komentar

Pilkada Kota Semarang : Soemarmo HS – Zuber Safawi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dalam beberapa event politik selalu berseberangan akhirnya bergandeng tangan untuk  menjadikan pasangan Soemarmo HS – Zuber Safawi sebagai calon walikota – wakil walikota Semarang dalam Pilkadan serentak tahun 2015. Posisi Soemarmo yang berpengalaman serta masih banyaknya basis masa yang dimiliki dipadukan dengan kharisma dari Zuber safawi diharapkan bisa mengungguli pasangan petahanan dalam pilkada di kota lumpia tersebut. Berikut ini adalah biodata dan biografi dari pasangan Soemarmo HS dan  Zuber  Safawi


Biografi Soemarmo HS

Soemarmo Hadi Saputro merupakan Wali Kota Semarang periode 2010-2015 namuntidak menyelesaikan jabatannya sampai akhir karena tersandung kasus korupsi. Karier pekerjannya diisi sebagai seorang birokrat tulen yang dimulai dari jabatan Kaur Bangdes Kecamatan Semarang Utara di tahun 1983.
Pengalamannya menjadi PNS selama puluhan tahun serta kenangan pahitnya yang diberhentikan sebagai walikota Semarang di tengah jalan menjadi salah satu modal beliau untuk maju sebagai calon walikota Semarang dalam pilkada serentak tahun 2015 ini.

Berikut adalah biodata / Biografi dari Seorang Soemarmo HS:

Nama Lengkap  : Soemarmo Hadi Saputro
Tempat/gl Lahir : Bandung, 13 Agustus 1959
Agama               : Islam
Riwayat Pendidikan
•    SD Negeri Bantul (1971)
•    SMP Negeri 1 Bantul (1974)
•    SLTA Negeri Banjarnegara (1977)
•    D3-AMPD Jogjakarta (1982)
•    S1-STPMD Jogjakarta (1992)
•    S2-MAP Universitas Diponegoro Semarang (2005)

Riwayat Pekerjaan
•    Kaur Bangdes Kecamatan Semarang Utara (1983)
•    Kaur Bangdes Kecamatan Semarang Barat (1985)
•    Lurah Panjangan (1991)
•    Lurah Kalipancur (1993)
•    Sekwilcam Kecamatan Ngaliyan (1995)
•    Camat Kecamatan Ngaliyan (1997)
•    Camat Kecamatan Banyumanik (1999)
•    Kepala Bagian Kepegawaian (2000)
•    Kepala Bagian Umum (2002)
•    Asisten Tata Praja (2004)
•    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2005)
•    Sekretaris Daerah Kota Semarang (2006)
•    Wali Kota Semarang (2010-2012)


Biografi Zuber Safawi    

Siapa yang tidak kenal dengan tokoh yang satu ini? Anggota DPR RI periode 2009-2014 asal Kota Semarang ini sudah pernah merasakan duduk di DPR pada periode sebelumnya melalui partai yang sama yaitu PKS.  Pada saat pemilu tahun 2009, tokoh yang dikenal sebagai juru dakwah tersebut mendapatkan suara 36.556 dari dapil Jawa Tengah 1 yang terdiri dari Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang.
Semenjak jadi anggota DPRD Provinsi Jateng, kesederhanaan pria kelahiran Kudus ini mulai kelihatan.  Beliau tidak  pernah bermobil mewah karena memang tidak memiliki mobilsehingga dalam mobilitasnya lebih serinng naik kendaraan umum. Dalam hal penampilan,  beliau juga  lebih sering memakai batik atau kemeja biasa ketika mengikuti sidang-sidang Komisi ataupun paripurna di gedung wakil rakyat. 

Adapun biodata / biografi dari Zuber Safawi dapat dilihat di bawah ini:

Nama Lengkap    : Zuber Safawi
Tempat/tgl Lahir  : Kudus, 5 Agustus 1962
Agama                 : Islam
Pendidikan           : S-1 Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Agung (2003)
Riwayat Pekerjaan :
1.    Guru SD Badan Wakaf II, Semarang
2.    Guru SMA Ma'had Islam, Semarang
3.    Pengajar PGPQ Raudathul Mujawwidin, Semarang
4.    Anggota DPRD Jateng pada 1999-2004
5.    Ketua Komisi X DPR RI
6.    Anggota DPR RI 2004-2014

Read More

22.14 | 0 komentar

Hasil Pengundian Calon Walikota-Wakil Walikota Kota Palu

Hasil Undian No Urut Pulkada Kota Palu (Foto:M Yusuf BJ)

(Foto : M Yusuf Bj)

(Foto : M Yusuf Bj)

Sesuai jadwal tahapan Pilkada serentak, KPU Kota Palu akan melaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon peserta Pilkada pada  Selasa 25 Agustus 2015. Hal ini merupakan tindak lanjut dari keputusan KPU pada 24 Agustus 2015 yang  telah menetapkan tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang lolos persyaratan administrasi 

Adapun Pasangan calon walikota-wakil walikota Kota Palu yang dinyatakan lolos persyaratan administrasi adalah Habsya Yanti Ponulele—Thamrin Samauna yang diusung Partai Nasdem, Demokrat dan PDI Perjuangan,  Hadianto Rasyid-Wiwik Jumi'atul Ro'fiah dan Hidayat-Sigit Purnomo Said (Pasha Ungu). Sebelumnya ada empat pasangan calon yang mendaftar, tetapi satu pasang atas nama Mulhanan Tombolotutu-Tahmidi Lasahido gugur atau tidak lolos  karena ijazah tidak dilegalisir.  

Akhirnya dalam pengundian Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, pasangan Hidayat-Sigit Purnomo Said (Pasha Ungu) mendapatkan nomor urut satu, H Hadianto Rasyid-Wiwik Jumi'atul Ro'fiah mendapat nomor urut dua, dan Habsya Yanti Ponulele-Thamrin Samauna nomor urut tiga. 

Dalam acara yang dihadiri seluruh anggota komisioner KPU, beberapa anggota partai pendukung dan Forkominda Kota Palu  tersebut, tampak tiga pasangan calon hadir dan mengikuti proses pengundian dengan tertib disaksikan ratusan warga pendukung ketiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu.

Read More

22.42 | 0 komentar

Golkar tolak Perppu Pilkada, Gimana nasib Pemilihan Langsung ?

Di akhir masa jabatannya, Presiden SBY mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah langsung. Tindakan Presiden saat itu didukung oleh  Koalisi Merah Putih yang dimotori Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Partai Golkar.

Namun demikian, realitas politik terus berubah.  Di dalam forum Musyawarah Nasional yang digelar di Nusa Dua, Bali Partai Golkar menyatakan menolak Perpu Pilkada yang sebelumnya didukung oleh partai tersebut. Bahkan sehari sebelum Munas di gelar, Nurdin Halid  Ketua Steering Commitee Musyawarah Nasional IX Partai Golongan Karya sudah menyampaikan  kepada perwakilan dari DPD I ketika berlangsung rapat antara Nurdin dan DPD I yang diduga dilakukan di Nusa Dua Bali.

"Sekarang Ketua Umum kita, saya juga baru tahu, dia punya feeling yang sangat kuat, dia sekarang melalui orang lain mengajukan judicial review ke MK dan sudah mulai siap-siap.  Kalau judicial review diterima, Perppu dibatalkan oleh MK, maka otomatis Undang-Undang Pilkada itu berlaku sehingga (pilkada) lewat DPRD," kata Nurdin, dalam sebuah rekaman yang beredar di kalangan wartawan (kompas, 3/12/2014).

Hal itu juga ditegaskan oleh Aburizal Bakri saat memberikan tanggapan terhadap pandangan umum munas, Selasa (2/12/2014) malam. Aburizal memerintahkan Fraksi Partai Golkar di DPR untuk menolak Perppu Pilkada. 

Menanggapi keputusan mitra koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera melalui salah satu tokoh seniornya, Hidayat Nur Wahid mengemukakan bahwa  kemungkinan Golkar tak akan sendirian menolak Perpu Pilkada. Politikus yang biasa dipanggil HNW tersebut mengakui adanya kesepakatan antara Partai Demokrat dengan anggota Koalisi Merah Putih lainnya agar mendukung Perpu Pilkada yang diterbitkan SBY. Namun kata Hidayat, setelah Perpu itu rampung dan dikaji, KMP menilai ada sejumlah kesepakatan yang tidak dipenuhi oleh SBY. 

"Kalau yang saya pahami pernyataan SBY, beliau nyatakan pimpinan KMP sudah teken Perpu. Tapi dalam penjelasan lisan beliau yang tersiar di youtube, beliau beri alasan kenapa setujui karena seluruh kepentingan politik KMP sudah ditampung dalam Perpu tersebut," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/12/2014) sebagaimana dirilis dari detik.com

Kemudian bagaimana dengan sikap Partai Demokrat ?  Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2014) mengatakan, pihaknya berkomitmen mengegolkan Perpu Pilkada di DPR.

"Jadi begini, UU Pilkada itu adalah UU yang saat ini tidak langsung. Apabila tidak ingin maka ada harus menggunakan Perpu sehingga Perpu nomor 1 tahun 2014 itu betul-betul Partai Demokrat harus mengawal untuk selesainya Perpu tersebut," kata Agus .

Agus Hermanto juga menegaskan bahwa Perpu ini adalah solusi yang diinginkan masyarakat, jadi anggota Fraksi Demokrat di DPR akan terus diinstruksikan untuk berjuang sekuat tenaga demi menjaga keberhasilan proses demokrasi masyarakat.

Read More

21.59 | 0 komentar

Presidium Penyelamatan Partai Golkar: Munas tetap digelar pada 2015

Foto: tribunnews.com/Herudin

Kekisruhan di salah satu partai tertua Indonesia ternyata masih terus berlanjut. Hal itu terjadi setelah Tim Presidium Penyelamatan Partai Golkar memastikan akan tetap menggelar Musyawarah Nasional Partai Golkar pada Januari 2015.

"Kami putuskan persiapan penyelenggaraan Munas di Jakarta pada Januari 2015. Sekitar tanggal 10-an lah. Kami sudah buat matriks penyelenggaraannya," ujar anggota Presidium Penyelamatan Partai Golkar, Agun Gunanjar, seusai rapat di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (2/12/2014) malam sebagaimana dirilis dari kompas. 

Hal itu juga sekaligus untuk menegaskan bahwa Presidium Penyelamatan Partai Golkar tidak terpengaruh dengan pelaksanaan Munas IX Golkar di Bali pada 30 November-3 Desember 2014 yang sampai saat ini masih terus berlangsung

Semua hal yang berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan Munas di Jakarta telah dilakukan. Ia juga menegaskan bahwa  Munas yang akan digelar di Jakarta berbeda dengan Munas yang saat ini tengah berlangsung di Bali.  Agun juga mengatakan bahwa Munas versi Presidium Penyelamatan Partai Golkar ini terbuka bagi semua kader Golkar, termasuk yang saat ini mengikuti Munas di Bali. Pihaknya juga akan mengundang para sesepuh-sesepuh partai untuk bergabung.

Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua Presidium Penyelamatan Partai Golkar, Agung Laksono, Rabu (3/12/2014)

"Persiapan Munas Januari jalan terus, kita optimis bisa terselenggara, tempat di Jakarta dan tanggal masih belum ditentukan" katanya via detik.com

Read More

21.16 | 0 komentar

PDIP Angkat Bicara Soal Koalisi Demokrat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan angkat bicara mengenai koalisi yang diangkat Partai Demokrat. Menurut Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto apa yang disampaikan Partai Demokrat menunjukkan ketertiban politik yang dilakukan partainya.

"Kepemimpinan di internal partai yang taat sepenuhnya padi instruksi Ketua Umum DPP Partai," kata Hasto ketika dikonfirmasi, Selasa (4/2/2014).

Ia mengatakan satunya kata dan perbuatan, yang menjadi tradisi di PDI Perjuangan membuat partai poliyik lain merasa aman berkoalisi. "Sebab sekali PDI Perjuangan bersikap, akan konsisten memegang teguh komitmen politiknya," ujar Hasto.

Namun, Hasto mengingatkan untuk koalisi dengan partai politik lain akan ditempatkan dalam koridor memperkuat sistem presidensial dan untuk bergotong royong secara nasional guna menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan negara yang tidak ringan.

"Atas dasar tersebut, maka pijakan kerjasama dengan Partai lain akan secara intensif dilakukan setelah pemilu legislatif. Saat ini kerjasama dilakukan untuk bersama-sama mengawal agar pemilu bisa berjalan secara jurdil dan lebih demokratis," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat mulai mengangkat kabar koalisi dengan partai lain di Pemilu 2014. Demokrat lebih memilih PDI Perjuangan untuk berkoalisi.

"Malah lebih enak, PDIP jelas, A kata Ibu Mega, A ke bawah. Daripada PKS enggak jelas, kayak Fahri sampai sekarang ngantemin saja," kata Wakil Sekjen Demokrat Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/2/2014).

Pohan kemudian menjelaskan kedekatannya dengan PDI Perjuangan. Ia mencontohkan Demokrat dan PDI Perjuangan merupakan partai nasionali dan pernah bersama-sama di pemerintahan.

"Pak SBY kan Menkopolhukam dan ketika pak SBY keluar kabinet Gus Dur," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR itu mengatakan pascapemilu legislatif akan terjadi komunikasi politik yang intensif. "Itu bukan sekedar basa-basi tapi sudah real, siapa yang bersama siapa yang tidak," kata Pohan.

Pohan juga mengaku bahwa sejak pemilu 2009, pihaknya melihat lebih mudah bekerjasama dengan PDIP. Sebab, PDIP memiliki ketegasan.

"Jadi A dibibir A dihati keluar antara in dan outnya sama. Kalau sekarang kan enggak PKS bilang akal-akalan," katanya.

Read More

01.06 | 5 komentar

Yusril Ceramahi Hakim MK di Persidangan

JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menunda pelaksanaan pemilu serentak.

Kritik tersebut disampaikan Yusril langsung di hadapan majelis hakim MK dalam sidang uji materi UU Pilpres yang diajukannya.

Ia menegaskan, MK telah bersikap tidak adil dalam keputusan tersebut. Pasalnya, mahkamah secara sepihak mengambil kesimpulan bahwa KPU tidak mampu menyelenggarakan pemilu serentak tahun ini

"Padahal Mahkamah bukanlah KPU, bagaimana MK mengatakan KPU belum siap?" kata Yusril dalam persidangan di gedung MK, Jakarta, Senin (3/2).

Menurut Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang ini, MK seharusnya menanyakan langsung kesiapan KPU sebelum membuat keputusan. Apalagi, sambungnya, dalam beberapa kesempatan KPU sudah menyatakan siap untuk melaksanakan apapun yang diputuskan oleh MK.

Selain itu Yusril juga menganggap putusan MK tersebut menyimpang dari ketentuan. Pasalnya, tidak langsung berlaku setelah diucapkan.

"Pemohon termasuk perancang UU MK dan memahami teks UUD 45, kami menyatakan putusan itu tidak lazim," ujarnya.

Keberatan Yusril ini tidak ditanggapi oleh panel hakim dalam persidangan. Namun mahkamah akan membahasnya pada rapat pleno hakim.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu MK telah memutus perkara uji materi UU Pilpres yang diajukan oleh Effendi Ghazali. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pemilu presiden dan legislatif harus dilakukan secara serentak. Namun, MK memutuskan bahwa pemilu serentak baru akan digelar tahun 2019.

Sementara, Yusril juga mengajukan uji materi untuk undang-undang yang sama. Namun, karena pasal UUD 45 yang digunakan berbeda dengan Effendi, MK tetap menyidang permohonan Yusril. (dil/jpnn)

Read More

02.42 | 0 komentar

Demokrat: Tunggu Dua Bulan Lagi, Ada 'Big Bang'

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengakui partainya sedang mengalami banyak goncangan. Di berbagai survei lembaga riset, posisi Partai Demokrat kerap berada di bawah partai besar lainnya.

Meski demikian, Ramadhan menyatakan bahwa partainya sedang menyiapkan sesuatu yang besar. "Tunggu dua bulan lagi, akan ada 'big bang' dari partai Demokrat," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 3 Februari 2014.

Dia tidak bersedia mengungkapkan apa yang disebutnya sebagai 'big bang' atau letusan besar itu. Namun, Ramadhan memberi petunjuk bahwa hal tersebut terkait dengan hasil konvensi calon presiden Partai Demokrat yang tengah berproses.

Dikerdilkan hasil survei
Legislator ini juga merasa partai Demokrat dikerdilkan oleh sejumlah hasil lembaga survei. Baginya lembaga survei mengabaikan kerja lapangan para kader partai dari tingkat bawah hingga pusat.

"Emang semua tidur? Enggak. Motivasi surveinya enggak jelas. Lembaga survei hanya kerja berdasarkan pesanan. Tega sekali mereka, kami dianggap enggak kerja," katanya.

Ramadhan juga mengaku kesal karena salah satu lembaga survei menyebut Demokrat akan tenggelam dalam pemilihan legislatif dan presiden mendatang.

"Enak saja. Kami enggak akan tenggelam. Saya sudah keliling ke-400 desa lebih di Sumatera. Belum di Jawa, Kalimantan, dan Papua. Kami masih solid," ujarnya.

Partai yang di pimpin SBY ini terus melakukan konsolidasi ke bawah untuk memperkuat jaringan.

Penguatan ini dilakukan dengan mangacu pada hasil survei internal partai Demokrat. "Saya percaya Demokrat tetap kuat, meski tidak sekuat dulu," kata dia. (eh/VIVAnews)

Read More

01.26 | 0 komentar

Capres PPP Ditentukan 9 Februari

Partai Persatuan Pembangunan akan menetapkan calon presiden 2014 dalam musyawarah kerja nasional pada 7-9 Februari 2014 di Bandung.

"Karena empat bulan terakhir di internal dinamikanya terus menerus," kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin, di Gedung DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin 3 Februari 2014.

Menurutnya, dalam mukernas itu akan didengarkan masukan peserta terkait calon presiden yang akan diusung partai.

Pandangan di internal, kata Lukman, ada beragam nama yang muncul. Namun, yang paling kuat adalah Ketua Umum Suryadharma Ali. "Bahkan menjadi satu-satunya kandidat, tetapi ada juga nama lain," ujar dia.

Selain itu, kata Lukman, agenda mukernas ini juga akan membahas soal persiapan Pemilu 2014. Sehingga, wajib dihadiri oleh seluruh kader, pimpinan majelis partai, pakar, ketua DPP dan seluruh pengurus DPW, serta anggota fraksi.

"Kita akan mendengar laporan dari DPW dan mereka juga akan menyampaikan terkait persiapan Pemilu 2014," kata dia. (umi/vivanews, foto: Antara/Widodo S. Jusuf)

Read More

01.23 | 0 komentar

Dipecat Demokrat, Pasek Diisukan Menyeberang ke Partai Lain

Beredar kabar politisi Gede Pasek Suardika akan menyeberang ke partai lain paska dipecat Demokrat. Meski secara formal DPR masih mempertanyakan ke Demokrat keabsahan surat pemecatan Pasek yang tidak mencantumkan tanda tangan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono, namun Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyatakan keputusan memecat Pasek sudah final.

Entah bermula dari mana, kabar Pasek hendak pindah partai tiba-tiba beredar santer di DPR. Loyalis Anas itu disebut-sebut ingin bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri. Namun Pasek hanya tertawa ketika diklarifikasi soal itu.

“Cepat banget gosipnya beredar,” kata Pasek yang menjabat Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia, ormas yang ia bentuk dan deklarasikan bersama mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

Sementara politisi PDIP Eva Kusuma Sundari yang bertugas satu komisi dengan Pasek di Komisi III Bidang Hukum DPR, membantah isu kepindahan Pasek ke PDIP. Menurut Eva, Pasek dulu justru tercatat sebagai anggota PDIP sebelum bergabung dengan Partai Demokrat.

“Pak Pasek itu dulu PDIP. Sekitar tahun 1999, dia masih PDIP banget. Lalu pindah ke Demokrat,” kata Eva kepada VIVAnews. Di Demokrat, politisi asal Bali itu lantas menjabat Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat Bali.

Pada Pemilu 2004, Pasek menjadi Ketua Komunitas Kebangsaan, lembaga swadaya masyarakat yang mendukung SBY dan Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sampai akhirnya Pasek terpilih menjadi anggota DPR periode 2010-2015 dari daerah pemilihan Bali.

Saat Anas terpilih sebagai Ketum Demokrat tahun 2010, Pasek diangkat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Demokrat juga pernah mempercaya Pasek sebagai Ketua Komisi III DPR, salah satu komisi paling strategis di DPR yang bermitra dengan para penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jikapun Pasek ingin kembali ke PDIP setelah semua rekam jejaknya di Demokrat selama ini, Eva mengatakan waktunya tidak tepat karena PDIP saat ini sibuk mempersiapkan diri menjelang pemilu. “Momennya tidak pas. PDIP harus menunggu Kongres dulu,” kata Eva. (Sumber: vivanews. Foto: ANTARA/Wahyu Putro)

Read More

21.08 | 0 komentar

Jadi Caleg, Ketua Komjak Klaim Tak Langgar Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Halius Husein menyatakan merasa tidak bersalah dalam proses pencalonannya sebagai anggota DPR meski masih akif menjabat di Komjak.

"Saya merasa tidak ada hal yang saya langgar. Semua sudah tahu. KPU dan Bawaslu sudah tahu (saya Ketua Komjak). Terserah mau bagaimana," ujar Halius di Jakarta, Senin (20/1/2014).

Dia menyatakan menyerahkan proses pencalonannya itu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebagai partai yang mengusungnya.

Ditanya apakah dirinya siap jika penyelenggara pemilu memutuskan mencoret namanya dari Daftar Calon Tetap (DCT) DPR, Halius mengatakan berserah kepada PDI Perjuangan.

"Dengan memerhatikan tiap peraturan yang berkaitan, tentu itu terserah kepada partai saya," katanya.

Halius enggan menjawab pertanyaan apakah dirinya tahu soal aturan yang mengharuskannya mundur diri dari lembaga negara yang dibiayai APBN jika mencalonkan diri sebagai anggota DPR seperti diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Dia malah menilai, hal tersebut adalah soal penafsiran UU saja.

Dalam daftar riwayat hidup Halius yang dipublikasikan KPU, yang bersangkutan hanya mencantumkan dirinya adalah Ketua Kejaksaan RI. "Kapuslitbang, Kajati Sumbar, Kajati Jabar, Karo perencanaan inspektorat, Sesjamwas, Kapusdiklat, Ketua Kejaksaan RI," demikian tulis Halius dalam kolom pekerjaannya.

Halius Hosen dilaporkan ke KPU dan Bawaslu karena tetap menjabat padahal sudah ditetapkan menjadi caleg. "Saya melaporkan Saudara Halius Husein yang sudah menjadi calon tetap DPR dari daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat I nomor urut 2 dari PDI Perjuangan," ujar anggota Komjak Kamilov Sagala usai menyampaikan laporannya di Gedung KPU, Senin (20/1/2014).

Ia mengatakan, sebelumnya dia juga menyampaikan laporannya ke Bawaslu. Dia melaporkan, Halius melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. UU itu, katanya,  mengatur, seorang bakal caleg harus mengundurkan diri dari kedudukannya di lembaga yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Sumber: kompas

Read More

07.17 | 0 komentar

Penyelenggara Pemilu Diminta Terapkan Moratorium Iklan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Mohammad Affifudin mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melakukan moratorium iklan politik.

"Moratorium iklan politik yaitu melakukan penundaan penayangan iklan politik hingga pada masa kampanye terbuka," ujarnya di Kantor KPI, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2014).

Dia juga mendesak partai politik (parpol) peserta pemilu dan pihak yang mengklaim sebagai calon diri sebagai presiden dan wakil presiden agar menahan diri dalam memasang iklan di media televisi hingga pada masa kampanye dia media massa diperbolehkan.

Ia meminta tim gugus tugas yang telah dibentuk antara KPU, Bawaslu dan KPI agar bekerja keras untuk menjamin segala tindakan kampanye melalui media televisi tidak terjadi lagi. "Gugus tugas ini juga harus mampu mendeteksi siaran dan iklan politik terselubung yang dilakukan oleh pihak manapun," kata Afifuddin.

Kepada media penyiaran, dia meminya agar media bersikap netral, adil, dan menjunjung tinggi prinsip jurnalistik dalam proses penayangan iklan politik dan berita politik.

Sumber: Kompas

Read More

07.09 | 0 komentar

Ini Pasal UU Pilpres yang Digugat Yusril

VIVAnews - Calon Presiden yang diusung oleh Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi, Jumat 13 Desember 2013.

"Memang UU ini sudah pernah beberapa kali diuji, tapi saya menunjukkan dalam permohonan saya ini bahwa permohonan saya berbeda dengan pemohon sebelumnya," ujar Yusril di Gedung MK.

Pasal-pasal yang diuji antara lain, pasal 3 ayat (4), pasal 9, pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU Pilpres. Pasal-pasal tersebut diujikan terhadap pasal 4 ayat (1), pasal 6A ayat (2), pasal 7C, pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Yusril menuturkan, pasal 22E UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilu dilangsungkan setiap lima tahun sekali. Jadi dia berpandangan bahwa pemilu seharusnya dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama.

"Bukan bulan ini diadakan pemilihan DPR, DPRD dan DPD, tiga bulan kemudian baru diadakan pemilihan presiden. Kalau itu pemilihan umum diadakan dua kali dalam waktu lima tahun," jelasnya.

Itu merupakan salah satu argumen yang akan dikemukakannya saat sidang. Jika dikabulkan, kata Yusril, pemilu tidak akan berjalan berantakan karena pemilu legislatif dan pemilihan presiden dilakukan serentak.

Secara teknis, KPU hanya mengundurkan pelaksanaan pemilihan DPR, DPRD dan DPD menjadi sama dengan pilpres pada bulan Juli 2014. "Walaupun surat suara sudah dicetak tidak ada masalah," imbuhnya.

Yusril menambahkan dirinya baru mengajukan judicial review pada hari ini alasannya adalah karena dia baru saja dicalonkan menjadi calon presiden oleh partainya. Dengan demikian, Yusril mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan. Karena sebagai capres, dia merasa memiliki kerugian konstitusional.

"Hak konstitusional saya dilanggar dengan berlakunya UU pemilihan presiden yang tidak menjamin hak konstitusional itu. Saat itu lah saya mempunyai hak untuk menguji UU. Kalau kemarin saya nggak punya hak," katanya.

Sumber: VIVAnews

Read More

18.38 | 0 komentar

Pasukan Siluman Bakal Ramaikan Pemilu 2014

JAKARTA, RIMANEWS - Gerakan mencari perhatian kandidat calon presiden dan partai politik sudah memasuki persaingan keras lewat media online, khususnya media sosial. Pencitraan yang massif di ranah maya itu kian keras dan akan semakin ramai jelang pemilu 2014.

Hal itu dikemukakan CEO Katapedia Deddy Rahman dalam jumpa pers 'Survei Popularitas, Citra, dan Elektabilitas Partai dan Calon Presiden' di Restaurant Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/10). Deddy mencontohkan, bagaimana serangan tim kandidat atau partai melalui perang komentar dengan akun yang berbeda dalam pemberitaan di portal berita atau sosial med a.

"Itu sangat mungkin terjadi. Bahkan sistem saling balas komentar itu tidak hanya dijalankan manusia, tapi sudah ada robot yang diprogram jika ada konten-konten yang dianggap negatif dan itu bisa digandakan," kata Deddy.

Lebih lanjut Deddy menuturkan, dalam Pilkada DKI Jakarta lalu hampir semua kandidat menggunakan sistem 'tim komentar siluman' dalam menyerang musuh-musuhnya di sosial media atau dalam portal berita.

"Bahkan sistem penjawab otomatisnya bisa disetting dengan memprogram konten-konten yang dianggap negatif pada kandidatnya. Dulu saya menemukan saat Pilkada DKI Jakarta. Mesinnya itu memprogram kata-kata yang terkait Jakarta. Contohnya, ada orang komentar di portal berita atau di sosial media tentang kandidatnya yang negatif, mesin yang disetting itu membalas komentar itu dengan jawaban 'payah loe'. Tapi kemudian saya menemukan ada komentar yang bilang 'ayo ke Jakarta' dibalas juga dengan kata yang sama 'payah loe'. Itu janggal dan sudah ketahuan itu robot," ujar Deddy lebih lanjut.

Menurut Deddy perang komentar itu akan semakin seru dalam Pemilu 2014 nanti. Mulai dari perang komentar sang kandidat hingga partai. Meski begitu, menurut Deddy hal itu bukan masalah asal calon kandidat memiliki elektabilitas yang benar-benar nyata di lapangan.

"Sebenarya itu berpengaruh kalau kandidat memiliki elektabilitas real yang tinggi di lapangan atau dunia nyata. Propaganda dan pembentukan citra di dunia online digunakan untuk meningkatkan nama kandidat di media online," kata Deddy.

Selain menggunakan akun palsu dan robot, menurut Deddy, juga membayar beberapa orang untuk men-share berita-berita terkait kandidat. Dalam penjelasan Deddy, orang itu ditugasnya untuk menaikkan rating kandidat melalui share berita.

Deddy menyayangkan, media online banyak yang tidak mengecek parameter survei atau konfirmasi keaslian akun dalam rilis survei yang basisnya media sosial. Padahal itu akibatnya, bisa menggenjot elektabilitas tokoh atas cara-cara itu.

"Tolong media online lebih teliti lagi dalam pemeringkatan elektabilitas partai atau kandidat yang basisnya dari sosial media. Cek dengan teliti, apakah itu robot atau semua peserta survei onliennye. Jangan kemudian setelah melihat itu sebagai tren, kemudian langsung membuat kesimpulan dalam pemberitaan akan elektabilitas kandidat atau partai," kata Deddy.[Juf/Mrdk]

Sumber: http://www.rimanews.com/read/20131029/124019/pasukan-siluman-bagi-bagi-amplop-bakal-ramaikan-pemilu-2014

Read More

22.37 | 0 komentar

Bupati dan Wakil Bupati OKI Kompak Mundur

Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Ishak Mekki, dan wakilnya, Engga Dewanta, telah mengajukan surat pengunduran diri ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Mereka sepakat mengundurkan diri dengan alasan berbeda. Ishak mundur karena akan dilantik sebagai Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada 7 November mendatang. Adapun Engga mundur dengan alasan akan menjadi calon anggota legislatif Partai Golkar.

Sekretaris Daerah OKI Ruslan Bahri melalui kepala bagian humas, Dedi Kurniawan, menjelaskan bahwa Bupati OKI Ishak Mekki sudah mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD OKI beberapa waktu lalu. Saat ini surat itu sudah masuk di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD OKI. Menurut dia, langkah Ishak sudah tepat dan sesuai aturan. “Karena Pak Bupati akan dilantik menjadi Wakil Gubernur mendampingi Alex Noerdin,” kata Dedi Kurniawan, Senin, 28 Oktober 2013.

Adapun Wakil Bupati OKI Engga Dewata Zainal juga sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Bupati OKI. Saat ini Engga sudah mengantongi persetujuan rapat paripurna Dewan sekitar sebulan yang lalu. “Untuk Pak Wakil Bupati dalam proses di Kementerian Dalam Negeri karena sudah ada putusan DPRD," ujar Dedi Kurniawan.

Sejatinya, masa jabatan Ishak-Engga di Kabupaten OKI akan berlangsung hingga 15 Januari mendatang. Selama kekosongan masa jabatan sekitar 1-2 bulan ini, Gubernur akan menunjuk pejabat bupati dari pejabat eselon II dari OKI atau pejabat di kantor Gubernur. Adapun pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati OKI terpilih, Iskandar dan M. Rivai, belum dapat dipastikan. "Nanti Gubernur akan menunjuk pejabat bupati hingga pelantikan bupati definitif." 

sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/10/28/058525217/Bupati-dan-Wakil-Bupati-OKI-Kompak-Mundur

Read More

23.12 | 0 komentar

Demokrat Kembali Pertaruhkan Harga Diri Ruhut

Fraksi Partai Demokrat DPR RI bersikukuh mengusulkan nama Ruhut Sitompul sebagai calon Ketua Komisi III DPR RI. Padahal, pekan lalu, nama Ruhut dikembalikan Komisi III ke Fraksi Partai Demokrat. Fraksi Partai Demokrat kembali pertaruhkan harga diri Ruhut Sitompul.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Asssegaf mengatakan fraksinya tetap akan mengajukan nama Ruhut Sitompul sebagai calon Ketua Komisi III DPR RI. "Sampai hari ini kami belum mendapatkan alternatif, apalagi mengganti nama baru," ujar Nurhayati di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2013).

Nurhayati berharap ketetapan Fraksi Partai Demokrat mendorong nama Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR diharapkan dapat diterima fraksi-fraksi lainnya dalam pleno di Komisi III yang akan dilakukan pekan ini. "Kami ada strategi dan lobi politik," kata Nurhayati tanpa merinci lobi dan strategi yang dimaksud.

Kendati demikian, Nurhayati mengatakan pihaknya menghindai proses keputusan Ruhut Sitompul di Komisi III melalui jalan penmungutan suara. Menurut dia, pemungutan suara dalam penetapan Ruhut Sitomul tidak baik dan tidak pernah dilakukan. Ia berharap proses penetapan Ruhut sebagai Ketua Komisi akan lebih efektif.

Jika melihat situasi di internal Komisi III nyaris tidak ada perubahan peta dukungan terhadap Ruhut Sitompul. Fraksi dan nama-nama yang sebelumnya menolak Ruhut Sitompul masih dalam posisi semula. "Dengan mengembalikan nama Ruhut Sitompul ke fraksi itu sinyal ke fraksi Partai Demokrat untuk mengganti nama Ruhut," kata anggota Fraksi PPP Ahmad Yani.

Sikap Fraksi Partai Demokrat yang tetap bersikukuh mengusung nama Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR ini juga tanpa mengindahkan laporan bekas istri Ruhut Anna Ruhdhiantina Legawati terkait kasus yang ditudingkan ke yakni kasus tindak pidana pemalsuan dokumen, perzinahan, memalsukan status perkawinan, serta beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri pertama. Kasus tersebut telah dilaporkan kepada Mabes Polri 11 Juli 2011 lalu.

Sementara Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI Siswono Yudhohusodo mengakui pihaknya sebenarnya telah memberikan sanksi kepada Anggota DPR Ruhut Sitompul soal laporan kasus keluarga yang pernah diproses di BK. "Sanksi kepada yang bersangkutan sudah ada, kita kirimkan melalui fraksinya," kata Siswono

Menurut Siswono, proses Ruhut di BK sudah lama dan seperti apa sanksi yang telah diberikan, ia tidak berhak menjelaskannya kepada publik. "Sanksi sudah dilaksanakan. Kita tahu bersama ada proses politik di Komisi III terkait pemilihan ketua Komisi III," kata Siswono.

Sikap Fraksi Partai Demokrat yang bersikukuh mengirimkan nama Ruhut Sitompul ini sama saja tidak memperdulikan suasana kebatinan yang terjadi di Komisi III DPR RI dan bekas istrinya tak terkecuali hasil putusan BK DPR RI terkait kasusnya. Mengirim kembali nama Ruhut Sitompul untuk menjadi Ketua Komisi III DPR sama saja mempertaruhkan harga diri yang hancur saat penolakan pertama pekan lalu.

Sumber: Forum.tribunnews

Read More

04.47 | 0 komentar