Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?

Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan

Dipecat Demokrat, Pasek Diisukan Menyeberang ke Partai Lain

Written By GOJEK #GolekRejeki on Selasa, 28 Januari 2014 | 21.08

Beredar kabar politisi Gede Pasek Suardika akan menyeberang ke partai lain paska dipecat Demokrat. Meski secara formal DPR masih mempertanyakan ke Demokrat keabsahan surat pemecatan Pasek yang tidak mencantumkan tanda tangan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono, namun Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyatakan keputusan memecat Pasek sudah final.

Entah bermula dari mana, kabar Pasek hendak pindah partai tiba-tiba beredar santer di DPR. Loyalis Anas itu disebut-sebut ingin bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri. Namun Pasek hanya tertawa ketika diklarifikasi soal itu.

“Cepat banget gosipnya beredar,” kata Pasek yang menjabat Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia, ormas yang ia bentuk dan deklarasikan bersama mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

Sementara politisi PDIP Eva Kusuma Sundari yang bertugas satu komisi dengan Pasek di Komisi III Bidang Hukum DPR, membantah isu kepindahan Pasek ke PDIP. Menurut Eva, Pasek dulu justru tercatat sebagai anggota PDIP sebelum bergabung dengan Partai Demokrat.

“Pak Pasek itu dulu PDIP. Sekitar tahun 1999, dia masih PDIP banget. Lalu pindah ke Demokrat,” kata Eva kepada VIVAnews. Di Demokrat, politisi asal Bali itu lantas menjabat Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat Bali.

Pada Pemilu 2004, Pasek menjadi Ketua Komunitas Kebangsaan, lembaga swadaya masyarakat yang mendukung SBY dan Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sampai akhirnya Pasek terpilih menjadi anggota DPR periode 2010-2015 dari daerah pemilihan Bali.

Saat Anas terpilih sebagai Ketum Demokrat tahun 2010, Pasek diangkat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Demokrat juga pernah mempercaya Pasek sebagai Ketua Komisi III DPR, salah satu komisi paling strategis di DPR yang bermitra dengan para penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jikapun Pasek ingin kembali ke PDIP setelah semua rekam jejaknya di Demokrat selama ini, Eva mengatakan waktunya tidak tepat karena PDIP saat ini sibuk mempersiapkan diri menjelang pemilu. “Momennya tidak pas. PDIP harus menunggu Kongres dulu,” kata Eva. (Sumber: vivanews. Foto: ANTARA/Wahyu Putro)

21.08 | 0 komentar

Jadi Caleg, Ketua Komjak Klaim Tak Langgar Aturan

Written By GOJEK #GolekRejeki on Senin, 20 Januari 2014 | 07.17

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Halius Husein menyatakan merasa tidak bersalah dalam proses pencalonannya sebagai anggota DPR meski masih akif menjabat di Komjak.

"Saya merasa tidak ada hal yang saya langgar. Semua sudah tahu. KPU dan Bawaslu sudah tahu (saya Ketua Komjak). Terserah mau bagaimana," ujar Halius di Jakarta, Senin (20/1/2014).

Dia menyatakan menyerahkan proses pencalonannya itu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebagai partai yang mengusungnya.

Ditanya apakah dirinya siap jika penyelenggara pemilu memutuskan mencoret namanya dari Daftar Calon Tetap (DCT) DPR, Halius mengatakan berserah kepada PDI Perjuangan.

"Dengan memerhatikan tiap peraturan yang berkaitan, tentu itu terserah kepada partai saya," katanya.

Halius enggan menjawab pertanyaan apakah dirinya tahu soal aturan yang mengharuskannya mundur diri dari lembaga negara yang dibiayai APBN jika mencalonkan diri sebagai anggota DPR seperti diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Dia malah menilai, hal tersebut adalah soal penafsiran UU saja.

Dalam daftar riwayat hidup Halius yang dipublikasikan KPU, yang bersangkutan hanya mencantumkan dirinya adalah Ketua Kejaksaan RI. "Kapuslitbang, Kajati Sumbar, Kajati Jabar, Karo perencanaan inspektorat, Sesjamwas, Kapusdiklat, Ketua Kejaksaan RI," demikian tulis Halius dalam kolom pekerjaannya.

Halius Hosen dilaporkan ke KPU dan Bawaslu karena tetap menjabat padahal sudah ditetapkan menjadi caleg. "Saya melaporkan Saudara Halius Husein yang sudah menjadi calon tetap DPR dari daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat I nomor urut 2 dari PDI Perjuangan," ujar anggota Komjak Kamilov Sagala usai menyampaikan laporannya di Gedung KPU, Senin (20/1/2014).

Ia mengatakan, sebelumnya dia juga menyampaikan laporannya ke Bawaslu. Dia melaporkan, Halius melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. UU itu, katanya,  mengatur, seorang bakal caleg harus mengundurkan diri dari kedudukannya di lembaga yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Sumber: kompas
07.17 | 0 komentar

Penyelenggara Pemilu Diminta Terapkan Moratorium Iklan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Mohammad Affifudin mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melakukan moratorium iklan politik.

"Moratorium iklan politik yaitu melakukan penundaan penayangan iklan politik hingga pada masa kampanye terbuka," ujarnya di Kantor KPI, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2014).

Dia juga mendesak partai politik (parpol) peserta pemilu dan pihak yang mengklaim sebagai calon diri sebagai presiden dan wakil presiden agar menahan diri dalam memasang iklan di media televisi hingga pada masa kampanye dia media massa diperbolehkan.

Ia meminta tim gugus tugas yang telah dibentuk antara KPU, Bawaslu dan KPI agar bekerja keras untuk menjamin segala tindakan kampanye melalui media televisi tidak terjadi lagi. "Gugus tugas ini juga harus mampu mendeteksi siaran dan iklan politik terselubung yang dilakukan oleh pihak manapun," kata Afifuddin.

Kepada media penyiaran, dia meminya agar media bersikap netral, adil, dan menjunjung tinggi prinsip jurnalistik dalam proses penayangan iklan politik dan berita politik.

Sumber: Kompas
07.09 | 0 komentar

Pasukan Siluman Bakal Ramaikan Pemilu 2014

Written By GOJEK #GolekRejeki on Senin, 28 Oktober 2013 | 22.37

JAKARTA, RIMANEWS - Gerakan mencari perhatian kandidat calon presiden dan partai politik sudah memasuki persaingan keras lewat media online, khususnya media sosial. Pencitraan yang massif di ranah maya itu kian keras dan akan semakin ramai jelang pemilu 2014.

Hal itu dikemukakan CEO Katapedia Deddy Rahman dalam jumpa pers 'Survei Popularitas, Citra, dan Elektabilitas Partai dan Calon Presiden' di Restaurant Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/10). Deddy mencontohkan, bagaimana serangan tim kandidat atau partai melalui perang komentar dengan akun yang berbeda dalam pemberitaan di portal berita atau sosial med a.

"Itu sangat mungkin terjadi. Bahkan sistem saling balas komentar itu tidak hanya dijalankan manusia, tapi sudah ada robot yang diprogram jika ada konten-konten yang dianggap negatif dan itu bisa digandakan," kata Deddy.
Lebih lanjut Deddy menuturkan, dalam Pilkada DKI Jakarta lalu hampir semua kandidat menggunakan sistem 'tim komentar siluman' dalam menyerang musuh-musuhnya di sosial media atau dalam portal berita.
"Bahkan sistem penjawab otomatisnya bisa disetting dengan memprogram konten-konten yang dianggap negatif pada kandidatnya. Dulu saya menemukan saat Pilkada DKI Jakarta. Mesinnya itu memprogram kata-kata yang terkait Jakarta. Contohnya, ada orang komentar di portal berita atau di sosial media tentang kandidatnya yang negatif, mesin yang disetting itu membalas komentar itu dengan jawaban 'payah loe'. Tapi kemudian saya menemukan ada komentar yang bilang 'ayo ke Jakarta' dibalas juga dengan kata yang sama 'payah loe'. Itu janggal dan sudah ketahuan itu robot," ujar Deddy lebih lanjut.

Menurut Deddy perang komentar itu akan semakin seru dalam Pemilu 2014 nanti. Mulai dari perang komentar sang kandidat hingga partai. Meski begitu, menurut Deddy hal itu bukan masalah asal calon kandidat memiliki elektabilitas yang benar-benar nyata di lapangan.
"Sebenarya itu berpengaruh kalau kandidat memiliki elektabilitas real yang tinggi di lapangan atau dunia nyata. Propaganda dan pembentukan citra di dunia online digunakan untuk meningkatkan nama kandidat di media online," kata Deddy.

Selain menggunakan akun palsu dan robot, menurut Deddy, juga membayar beberapa orang untuk men-share berita-berita terkait kandidat. Dalam penjelasan Deddy, orang itu ditugasnya untuk menaikkan rating kandidat melalui share berita.
Deddy menyayangkan, media online banyak yang tidak mengecek parameter survei atau konfirmasi keaslian akun dalam rilis survei yang basisnya media sosial. Padahal itu akibatnya, bisa menggenjot elektabilitas tokoh atas cara-cara itu.

"Tolong media online lebih teliti lagi dalam pemeringkatan elektabilitas partai atau kandidat yang basisnya dari sosial media. Cek dengan teliti, apakah itu robot atau semua peserta survei onliennye. Jangan kemudian setelah melihat itu sebagai tren, kemudian langsung membuat kesimpulan dalam pemberitaan akan elektabilitas kandidat atau partai," kata Deddy.[Juf/Mrdk]

Sumber: http://www.rimanews.com/read/20131029/124019/pasukan-siluman-bagi-bagi-amplop-bakal-ramaikan-pemilu-2014
22.37 | 0 komentar

Bupati dan Wakil Bupati OKI Kompak Mundur

Written By GOJEK #GolekRejeki on Minggu, 27 Oktober 2013 | 23.12

Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Ishak Mekki, dan wakilnya, Engga Dewanta, telah mengajukan surat pengunduran diri ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Mereka sepakat mengundurkan diri dengan alasan berbeda. Ishak mundur karena akan dilantik sebagai Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada 7 November mendatang. Adapun Engga mundur dengan alasan akan menjadi calon anggota legislatif Partai Golkar.

Sekretaris Daerah OKI Ruslan Bahri melalui kepala bagian humas, Dedi Kurniawan, menjelaskan bahwa Bupati OKI Ishak Mekki sudah mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD OKI beberapa waktu lalu. Saat ini surat itu sudah masuk di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD OKI. Menurut dia, langkah Ishak sudah tepat dan sesuai aturan. “Karena Pak Bupati akan dilantik menjadi Wakil Gubernur mendampingi Alex Noerdin,” kata Dedi Kurniawan, Senin, 28 Oktober 2013.

Adapun Wakil Bupati OKI Engga Dewata Zainal juga sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Bupati OKI. Saat ini Engga sudah mengantongi persetujuan rapat paripurna Dewan sekitar sebulan yang lalu. “Untuk Pak Wakil Bupati dalam proses di Kementerian Dalam Negeri karena sudah ada putusan DPRD," ujar Dedi Kurniawan.

Sejatinya, masa jabatan Ishak-Engga di Kabupaten OKI akan berlangsung hingga 15 Januari mendatang. Selama kekosongan masa jabatan sekitar 1-2 bulan ini, Gubernur akan menunjuk pejabat bupati dari pejabat eselon II dari OKI atau pejabat di kantor Gubernur. Adapun pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati OKI terpilih, Iskandar dan M. Rivai, belum dapat dipastikan. "Nanti Gubernur akan menunjuk pejabat bupati hingga pelantikan bupati definitif." 

sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/10/28/058525217/Bupati-dan-Wakil-Bupati-OKI-Kompak-Mundur
23.12 | 0 komentar

Demokrat Kembali Pertaruhkan Harga Diri Ruhut

Written By GOJEK #GolekRejeki on Selasa, 01 Oktober 2013 | 04.47

Fraksi Partai Demokrat DPR RI bersikukuh mengusulkan nama Ruhut Sitompul sebagai calon Ketua Komisi III DPR RI. Padahal, pekan lalu, nama Ruhut dikembalikan Komisi III ke Fraksi Partai Demokrat. Fraksi Partai Demokrat kembali pertaruhkan harga diri Ruhut Sitompul.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Asssegaf mengatakan fraksinya tetap akan mengajukan nama Ruhut Sitompul sebagai calon Ketua Komisi III DPR RI. "Sampai hari ini kami belum mendapatkan alternatif, apalagi mengganti nama baru," ujar Nurhayati di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2013).

Nurhayati berharap ketetapan Fraksi Partai Demokrat mendorong nama Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR diharapkan dapat diterima fraksi-fraksi lainnya dalam pleno di Komisi III yang akan dilakukan pekan ini. "Kami ada strategi dan lobi politik," kata Nurhayati tanpa merinci lobi dan strategi yang dimaksud.

Kendati demikian, Nurhayati mengatakan pihaknya menghindai proses keputusan Ruhut Sitompul di Komisi III melalui jalan penmungutan suara. Menurut dia, pemungutan suara dalam penetapan Ruhut Sitomul tidak baik dan tidak pernah dilakukan. Ia berharap proses penetapan Ruhut sebagai Ketua Komisi akan lebih efektif.

Jika melihat situasi di internal Komisi III nyaris tidak ada perubahan peta dukungan terhadap Ruhut Sitompul. Fraksi dan nama-nama yang sebelumnya menolak Ruhut Sitompul masih dalam posisi semula. "Dengan mengembalikan nama Ruhut Sitompul ke fraksi itu sinyal ke fraksi Partai Demokrat untuk mengganti nama Ruhut," kata anggota Fraksi PPP Ahmad Yani.

Sikap Fraksi Partai Demokrat yang tetap bersikukuh mengusung nama Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR ini juga tanpa mengindahkan laporan bekas istri Ruhut Anna Ruhdhiantina Legawati terkait kasus yang ditudingkan ke yakni kasus tindak pidana pemalsuan dokumen, perzinahan, memalsukan status perkawinan, serta beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri pertama. Kasus tersebut telah dilaporkan kepada Mabes Polri 11 Juli 2011 lalu.

Sementara Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI Siswono Yudhohusodo mengakui pihaknya sebenarnya telah memberikan sanksi kepada Anggota DPR Ruhut Sitompul soal laporan kasus keluarga yang pernah diproses di BK. "Sanksi kepada yang bersangkutan sudah ada, kita kirimkan melalui fraksinya," kata Siswono

Menurut Siswono, proses Ruhut di BK sudah lama dan seperti apa sanksi yang telah diberikan, ia tidak berhak menjelaskannya kepada publik. "Sanksi sudah dilaksanakan. Kita tahu bersama ada proses politik di Komisi III terkait pemilihan ketua Komisi III," kata Siswono.

Sikap Fraksi Partai Demokrat yang bersikukuh mengirimkan nama Ruhut Sitompul ini sama saja tidak memperdulikan suasana kebatinan yang terjadi di Komisi III DPR RI dan bekas istrinya tak terkecuali hasil putusan BK DPR RI terkait kasusnya. Mengirim kembali nama Ruhut Sitompul untuk menjadi Ketua Komisi III DPR sama saja mempertaruhkan harga diri yang hancur saat penolakan pertama pekan lalu.
04.47 | 0 komentar

Kelebihan 130 Caleg DPR, PKB Lakukan Seleksi Ketat

Written By GOJEK #GolekRejeki on Senin, 25 Maret 2013 | 02.57

Proses pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu 2014 masih terus berlangsung di beberapa partai. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menutup pendaftaran dan menerima 690 caleg untuk DPR RI.

"Pencalegan saat ini kelebihan 130 orang, karenanya lagi kita lakukan seleksi betul," kata ketua fraksi PKB, Marwan Ja'far saat berbincang, Senin (25/3/2013).

Menurutnya, selain melakukan sejumlah rangkaian seleksi bagi seluruh caleg, PKB juga tengah menggelar simulasi perolehan suara di tiap Daerah Pemilihan (Dapil).

"Daftar Caleg Sementara (DCS) nanti akan kami serahkan sesuai dengan jadwal KPU antara 9 sampai 22 April, kalau ini kan hanya teknis saja nanti," ungkapnya.

Ia juga menuturkan, dari sekian banyak caleg itu, PKB memastikan telah memenuhi syarat minimal quote perempuan sebanyak 30 persen.

"Kuota perempuan sudah terpenuhi, di daerah juga sama. Karena kalau tidak memenuhi kan tidak boleh mencalonkan di satu Dapil," ucap Marwan.
Sumber: detiknews
02.57 | 0 komentar

KPU Loloskan PKPI Jadi Peserta Pemilu 2014, Kantungi Nomor 15

Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pimpinan Sutiyoso. KPU akhirnya meloloskan PKPI menjadi salah satu peserta pemilu 2014 mendatang.

“Rapat pleno KPU tanggal 25 Maret 2013 menyatakan bahwa PKP Indonesia disertakan sebagai peserta pemilu tahun 2014,” kata Ketua KPU Husni Kamil Malik dalam konfrensi pers di kantor KPU, Jakarta, Senin 25 Maret 2013.

Keputusan KPU sontak disambut sorakan gembira puluhan pendukung PKPI yang memadati ruangan konferensi pers KPU. Husni lantas meminta mereka untuk tetap tenang. “Mohon sabar Bapak dan Ibu,” ujarnya kepada para simpatisan PKPI itu.

KPU selanjutnya memberikan nomor urut untuk PKPI. KPU juga menerbitkan surat keputusan baru bernomor 166/KPTS/KPU/2013 untuk PKPI. “SK ini menetapkan PKP Indonesia mendapatkan nomor urut 15,” kata Husni.

Sebelum membacakan keputusan lolosnya PKPI, Husni kembali membacakan putusan-putusan PTTUN yang memenangkan PKPI atas KPU. Dia menuturkan, rapat pleno soal PKPI digelar sejak pukul 10.00 WIB terkait dengan putusan PTTUN No 25/G/2013/PTTUN.JKT yang memenangkan gugatan PKPI atas KPU.

“Sebagaimana ketentuan UU Nomor 8 2012 Pasal 269 ayat 11, dinyatakan bahwa KPU wajib menindaklanjuti putusan PTTUN atau MA paling lama 7 hari kerja. Sejak putusan PTTUN, maka hari ini merupakan hari ketiga,” kata Husni.
Sumber: vivanews

01.32 | 0 komentar

Partai Damai Sejahtera Bergabung dengan PAN

Written By GOJEK #GolekRejeki on Senin, 11 Februari 2013 | 22.23


Partai Damai Sejahtera akan menjalin koalisi dengan Partai Amanat Nasional pada Pemilu 2014. Penyatuan dua partai ini bertujuan untuk merawat konstituen dan menyalurkan aspirasi politiknya.

"PAN menghargai pluralitas dan kemanusiaan," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN, Viva Yoga Mauladi, melalui pesan pendek, Selasa, 12 Februari 2013. Menurut Viva, PAN tidak membedakan agama, suku, etnis, budaya, dan jenis kelamin. "Jadi masuknya PDS sesuai dengan platform PAN," kata dia.

Viva menjelaskan, penyatuan ini bertujuan untuk menyatukan kekuatan politik. Menurut dia, partai-partai ini memiliki kesamaan perjuangan, yaitu untuk membangun Indonesia baru. "Kami ingin menambah perolehan suara di PAN nanti," kata Viva.

Sebelum menerima PDS, Partai Bintang Reformasi juga telah menggabungkan diri dengan PAN secara struktural. Penggabungan ini dilakukan mulai tingkat pusat hingga daerah. Selain dua partai ini, partai yang kemungkinan besar akan bergabung ke PAN adalan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dan Partai Matahari Bangsa (PMB). (sumber: tempo.co)

Sebuah langkah strategis diambil oleh pimpinan Partai Amanat Nasional dan Partai Damai Sejahtera. Sebagai partai menengah yang menginginkan suara maksimal agar bisa mencalonkan Ketua Umumnya (Hatta Rajasa) sebagai Presiden RI, gebrakan yang dilakukan PAN melai terasa. Keinginan merubah image dari partai warga Muhammadiyah menjadi partai yang benar-benar nasionalis dilakukan dengan berbagai pendekatan terutama kepada umat beragama lain. Kegiatan natal bersama yang dilakukan di Papua serta imlek bersama merupakan langkah awal yang akan terus dilakukan.

Dan dengan bergabungnya Partai Damai Sejahtera yang dinyatakan tidak lolos sebagai partai peserta pemilu 2014 maka kenasionalisme-an Partai Amanat Nasional akan lebih diakui oleh berbagai kalangan. Meskipun ada kemungkian juga banyak kader loyal PAN yang akan hengkang terutama kader yang latarbelakang agamanya kuat.
22.23 | 2 komentar

8 solusi SBY selamatkan Partai Demokrat

Written By GOJEK #GolekRejeki on Sabtu, 09 Februari 2013 | 23.45

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan 8 solusi untuk mengatasi masalah yang sedang dialami Partai Demokrat. Dalam jumpa pers di kediamannya, Jumat (8/2) malam, SBY mengatakan memimpin langsung upaya penyelamatan partai.


Berikut pidato lengkap SBY:
Saya akan menyampaikan opsi dan solusi yang akan ditempuh dan dijalankan PD untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh PD. Tekad kami adalah ingin melakukan tindakan yang cepat dan nyata bagi penyelamatan partai yang itu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
1. Ketua Majelis Tinggi bertugas berwenang dan bertanggungjawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai.

2. Segala keputusan kebijakan dan tindakan partai ditentukan dan dijalankan oleh Majelis Tinggi Partai. Ketua Majelis tinggi partai mengambil keputusan dan arahan penting yang strategis.

3. Elemen-elemen utama partai, utamanya fraksi DPR beserta dewan pimpinan daerah dan DPC berada dalam kendali dan bertanggungjawab kepada partai kepada Majelis Tinggi sesuai hirarki partai.

4. Majelis Tinggi Partai melakukan penataan organisasi partai untuk meningkatkan kredibilitas partai.

5. Keputusan Majelis Tinggi partai mutlak dijalankan. Dan yang tidak menjalankan akan diberikan sanksi tegas. Termasuk yang tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas PD sekarang ini dan atau yang tidak suka dengan kebijakan penyelamatan partai yang dipimpin ketua MT partai kita silakan meninggalkan partai dan kita ucapkan terimakasih dan kita isi dengan pejabat partai yang baru.

6. Penertiban partai yang dilakukan Majelis Tinggi berakhir setelah nama baik dan kondisi partai kembali pulih dan normal.

7. Kepada Ketua Umum Partai Demokrat saudara Anas Urbaningrum yang tetap menjabat wakil Majelis Tinggi sementara saya memimpin langsung gerakan penataan pembersihan dan penataan partai ini, saya berikan kesempatan untuk untuk menghadapi masalah hukum dengan harapan keadilan benar-benar tegak dan tim hukum siap untuk memberikan bantuan hukum.

8. Dengan ridho Allah SWT, Partai Demokrat melakukan penataan dan pembersihan partai dari unsur-unsur negatif dulu, baru melakukan ikhtiar untuk pembersihan pada pemilu 2014 mendatang.

(Sumber:  Merdeka.com )
23.45 | 0 komentar

"Perang Terbuka" Anas vs SBY, Siapa Menang?

Written By GOJEK #GolekRejeki on Kamis, 07 Februari 2013 | 21.04


Ketua Umum PD Anas Urbaningrum terkesan unjuk kekuatan saat menghadirkan sejumlah DPD dan DPC di rumahnya, di tengah rapat Wanbin PD di Cikeas. Genderang perang terbuka telah ditabuh, siapa menang?

Kedua pertemuan tersebut digelar Kamis (7/2) malam tadi. Saat SBY menggelar rapat penyelamatan PD, loyalis Anas menunjukkan diri sedang merapatkan barisan.

"Di Cikeas Syarief H, Roy Suryo dan lain-lain yang minta Anas mundur. Di Duren Sawit ada Irfan Gani dan kawan-kawan yang notabene selalu bela Anas," kata pengamat politik Indo Barometer, M Qodari, kepada detikcom, Jumat (8/2/2012).

Terlihat jelas pergerakan para sesepuh PD yang merapat ke Ketua Wanbin PD SBY menuai perlawanan dari loyalis Anas. Beberapa waktu lalu saja, Irfan Gani cs menegaskan tak ada alasan menggulingkan Anas.

"Ini namanya adu kuat arus atas vs arus bawah, para pimpinan seperti Wanbin dan menteri. Sementara Arus bawah adalah para pengurus DPD dan DPC," analisis Qodari. (detiknews.com)


Persaingan antara kaum Tua dan Muda rupanya melai merembet ke Partai Demokrat. Meskipun perang dingin sudah dimulai semenjak Anas Urbaningrum terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, tetapi saat ini sudah melau menjalar ke arah pertarungan tidak langsung. Masing-masing kubu sebenarnya sudah saling menunggu pihak lawan untuk menabuh genderang perang.

Kalau dilihat dan dicermati, pertarungan antara tokoh Tua yang di pimpin SBY dan tokoh muda yang dipimpin AU merupakan pertarungan yang menarik. Keduanya memiliki pengalaman yang cukup banyak meskipun berbeda latar belakang.

Kita lihat saja apakah SBY yang berlatarbelakang militer mampu memenangi perang politik melawan AU yang berlatarbelakang organisasi.
21.04 | 0 komentar

KPK Menangkap Presiden PKS

Written By GOJEK #GolekRejeki on Kamis, 31 Januari 2013 | 00.02

Presiden PKS Luthfi Hasan malam ini ditangkap oleh KPK di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta. Sambil berjalan menuju mobil KPK, Luthfi minta didoakan.

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (30/1/2013) sekitar pukul 23.30 WIB, dengan pengawalan ketat penyidik, Luthfi digiring ke mobil penyidik KPK melalui pintu belakang kantor DPP PKS. Saat sudah dekat ke mobil, seseorang berlari dari dalam kantor DPP PKS menuju Luthfi dan menyalaminya.

"Doakan saja ya," kata Luthfi saat disalami orang tersebut.

Setelah bersalaman kemudian Luthfi masuk ke mobil Innova bernopol B 1031 UFS. Luthfi dibawa ke kantor KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Seperti diberitakan sebelumnya Luthfi sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi. (detiknews)

Sebuah gempa bumi politik mengguncang negara kita. Seorang Presiden Partai yang terkenal agamis dan bersih dari korupsi ditangkap KPK karena di dakwa korupsi dengan menerima gratifikasi kuota import daging sapi.

Dan meskipun yang bersangkutan membantahnya melalui konferensi pers sebelum di"jemput" penyidik KPK, akan tetapi citra Partai Keadilan Sejahtera sudah terlanjur kotor. Akankah kesolidan pengurus dan anggota partai ini tetap terjaga ?
00.02 | 0 komentar

43 Pilkada Dipercepat ke 2013

Written By GOJEK #GolekRejeki on Senin, 21 Januari 2013 | 08.00

Dewan Perwakilan Rakyat RI dan pemerintah sepakat mempercepat 43 pemilu kepala daerah yang akan digelar pada 2014 ke tahun 2013. Langkah itu untuk mencegah beban berat bagi para penyelenggara pemilu di 2014. 

"Bayangkan pemilu legislatif DPR, DPRD, DPD itu di 2014, pemilu presiden dan wakil presiden juga di 2014. Mana sanggup KPU dengan beban yang begitu berat, di tambah lagi pilkada," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seusai rapat bersama Komisi II DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2013).
Gamawan menjelaskan, dari 43 pilkada yang bakal digelar di 2014, 28 di antaranya dijadwalkan digelar pada 2013. Angka ini terdiri dari satu pilkada tingkat provinsi, 23 di tingkat kabupaten, dan 4 di tingkat kota. 

Adapun 15 pilkada lainnya, tambah Gamawan, belum terjadwal. Rinciannya, yakni satu pilkada tingkat provinsi, 9 tingkat kabupaten, dan 5 kota. Dengan demikian, perlu dibuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk 15 pilkada tersebut.
"Kesimpulannya DPR meminta kepada Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU melalui Menteri Dalam Negeri. Besok sudah langsung dibuat surat untu k presidennya," kata Gamawan. 

Gamawan menambahkan, 43 pilkada itu akan digelar bersamaan dengan 137 pilkada di 2013 yang terdiri dari 14 di tingkat provinsi, 95 di kabupaten, dan 28 di kota. Meski demikian, bagi pilkada yang mestinya digelar di 2013, masa jabatan kepala daerahnya tetap akan habis di 2014 . "Pemilunya saja dipercepat, pelantikannya tetap 2014," pungkas dia. (kompas.com)
08.00 | 0 komentar

Total Tayangan Halaman