Kotak Kosong dan Golput

SALIM (50) , sosok yang luar biasa. Sebagai calon petahana (incumbent) dalam pilihan kepala desa di Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, ia kembali mengalahkan kotak kosong dengan meraih suara 2.941, adapun kotak kosong 102, rusak 99, dengan daftar pemilih tetap (DPT) 3.413.

Itu kebalikan dari Tahanta, calon petahana justru dikalahkan oleh kotak kosong yang meraih 1.240, Tahanta 889, rusak 42, dari DPT 2.986, yang datang memilih 2.171. Meskipun pemilihan sudah diulang sampai kali keempat, tetap saja yang menang kotak kosong. Yang terakhir itu terjadi di Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Boyolali.

Dua peristiwa itu memberi pesan kepada kita tentang arti pentingnya figur calon di mata para pemilih. Terutama sejalan dengan sistem pemilu langsung yang sudah terlaksana sekali di Tanah Air. Terlebih lagi tentang calon untuk lembaga legislatif. Di Senayan ataupun provinsi dan kabupaten/ kota, lembaga itu selalu ingar-bingar. Diharubirukan oleh kasus korupsi yang berkesan memunculkan sosok-sosok yang makin berani, kalau tak nekat ya serakah, serta  terlibat kian banyak.

Bahwa korupsi di sektor eksekutif juga dalam kondisi serupa, sudah bukan rahasia lagi. Namun legislatif disorot tajam karena lembaga itu seharusnya justru mengawasi kerja eksekutif. Khususnya dalam penggunaan anggaran lewat hak budget. Tentu bisa dibayangkan akibat buruknya terhadap kehidupan bangsa dan negara ini ketika yang bertugas mengawasi malah gudang koruptor. BBM, daging sapi, dan bawang putih jadi mainan yang bikin hidup rakyat kecil di negeri ini tetap kembang-kempis.

Angka Golput

Tak pelak lagi kalau angka golput pun makin meningkat. Dalam pilgub di Jateng angka itu sekitar 42 persen. Angka serupa terjadi di Jabar, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), masyarakat tak memercayai politikus tidak mengejutkan lagi. Survei itu dilakukan di 33 provinsi yang melibatkan 1.200 responden pada 3-5 Juli 2013. Hasilnya adalah 51,5% responden tak percaya komitmen moralitas politik para politikus, dan hanya 37,5% yang masih percaya. 

Menurut LSI ada tiga penyebab menurunnya kepercayaan tersebut. Yaitu publik menilai tidak banyak politikus yang bisa dijadikan teladan bagi masyarakat; kuatnya persepsi publik bahwa banyak politikus hipokrit; publik melihat semakin lebar jarak antara keyakinan serta ajaran agama dan perilaku politikus.

Politikus, parpol, serta calon gubernur dan calon bupati bisa tak peduli tentang angka golput yang terus merambat naik. Pasalnya berapa pun suara yang mereka peroleh, asal lebih unggul dibandingkan dengan pesaing, kursi empuk pasti diraih. Tak peduli seberapa pun besar kadar keunggulan itu. Contoh pemenang pemilihan gubernur Bali beberapa waktu lalu, selisih 1.000 suara saja tak genap.

Dalam hal hak pilih, banyak ulama menekankan pentingnya rakyat berperan serta memilih pemimpin sebagai bagian dari tanggung jawab dalam berbangsa dan bernegara. Ulama lain ada pula yang berpendapat tak ikut  memilih pun merupakan tanggung jawab besar, ketika yang terpilih koruptor. Padahal  sejak reformasi, rakyat di negeri ini bagai terus dihujani pemilu.

Di Temanggung, setelah memilih cagub-cawagub, rakyat sibuk memilih cabup-cawabup, kemudian pada lebih dari 20 desa memilih kepala desa. Di Banyumas pemilihan cabup-cawabup dulu, lalu memilih cagub-cawagub, kemudian di puluhan desa memilih lurah. Itu terjadi di seluruh Tanah Air. Di ratusan kabupaten/ kota dan ribuan desa. Berapa triliun rupiah habis untuk keperluan itu?

Muncul gagasan pemilu disederhanakan. Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dilakukan serentak dengan pemilihan presiden. Sebagai aparat pusat, gubernur diangkat dan legislatifnya dihapus. Selain sederhana juga menghemat biaya. 

Itulah fenomena di negeri tercinta ini. Ribut berpolitik melulu. Selagi kian tertinggal dari negeri tetangga pada bidang ekonomi, elite kita malah terus saling sodok dalam konflik berkelanjutan. Bangsa ini seolah-olah terjebak dalam labirin reformasi. Rakyat yang akan memilih pemimpinnya lagi pada tahun depan, cuma bisa berharap elite politik bangsa ini, khususnya politikus muda, sadar dan membawa Pemilu 2014 ke jalan reformasi yang benar, yang dulu dicanangkan. (10)

 

— Sutrisna, wartawan senior Suara Merdeka

(Sumber: Suara Merdeka )