PDIP Angkat Bicara Soal Koalisi Demokrat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan angkat bicara mengenai koalisi yang diangkat Partai Demokrat. Menurut Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto apa yang disampaikan Partai Demokrat menunjukkan ketertiban politik yang dilakukan partainya.

"Kepemimpinan di internal partai yang taat sepenuhnya padi instruksi Ketua Umum DPP Partai," kata Hasto ketika dikonfirmasi, Selasa (4/2/2014).

Ia mengatakan satunya kata dan perbuatan, yang menjadi tradisi di PDI Perjuangan membuat partai poliyik lain merasa aman berkoalisi. "Sebab sekali PDI Perjuangan bersikap, akan konsisten memegang teguh komitmen politiknya," ujar Hasto.

Namun, Hasto mengingatkan untuk koalisi dengan partai politik lain akan ditempatkan dalam koridor memperkuat sistem presidensial dan untuk bergotong royong secara nasional guna menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan negara yang tidak ringan.

"Atas dasar tersebut, maka pijakan kerjasama dengan Partai lain akan secara intensif dilakukan setelah pemilu legislatif. Saat ini kerjasama dilakukan untuk bersama-sama mengawal agar pemilu bisa berjalan secara jurdil dan lebih demokratis," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat mulai mengangkat kabar koalisi dengan partai lain di Pemilu 2014. Demokrat lebih memilih PDI Perjuangan untuk berkoalisi.

"Malah lebih enak, PDIP jelas, A kata Ibu Mega, A ke bawah. Daripada PKS enggak jelas, kayak Fahri sampai sekarang ngantemin saja," kata Wakil Sekjen Demokrat Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/2/2014).

Pohan kemudian menjelaskan kedekatannya dengan PDI Perjuangan. Ia mencontohkan Demokrat dan PDI Perjuangan merupakan partai nasionali dan pernah bersama-sama di pemerintahan.

"Pak SBY kan Menkopolhukam dan ketika pak SBY keluar kabinet Gus Dur," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR itu mengatakan pascapemilu legislatif akan terjadi komunikasi politik yang intensif. "Itu bukan sekedar basa-basi tapi sudah real, siapa yang bersama siapa yang tidak," kata Pohan.

Pohan juga mengaku bahwa sejak pemilu 2009, pihaknya melihat lebih mudah bekerjasama dengan PDIP. Sebab, PDIP memiliki ketegasan.

"Jadi A dibibir A dihati keluar antara in dan outnya sama. Kalau sekarang kan enggak PKS bilang akal-akalan," katanya.

Read More

01.06 | 5 komentar

Yusril Ceramahi Hakim MK di Persidangan

JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menunda pelaksanaan pemilu serentak.

Kritik tersebut disampaikan Yusril langsung di hadapan majelis hakim MK dalam sidang uji materi UU Pilpres yang diajukannya.

Ia menegaskan, MK telah bersikap tidak adil dalam keputusan tersebut. Pasalnya, mahkamah secara sepihak mengambil kesimpulan bahwa KPU tidak mampu menyelenggarakan pemilu serentak tahun ini

"Padahal Mahkamah bukanlah KPU, bagaimana MK mengatakan KPU belum siap?" kata Yusril dalam persidangan di gedung MK, Jakarta, Senin (3/2).

Menurut Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang ini, MK seharusnya menanyakan langsung kesiapan KPU sebelum membuat keputusan. Apalagi, sambungnya, dalam beberapa kesempatan KPU sudah menyatakan siap untuk melaksanakan apapun yang diputuskan oleh MK.

Selain itu Yusril juga menganggap putusan MK tersebut menyimpang dari ketentuan. Pasalnya, tidak langsung berlaku setelah diucapkan.

"Pemohon termasuk perancang UU MK dan memahami teks UUD 45, kami menyatakan putusan itu tidak lazim," ujarnya.

Keberatan Yusril ini tidak ditanggapi oleh panel hakim dalam persidangan. Namun mahkamah akan membahasnya pada rapat pleno hakim.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu MK telah memutus perkara uji materi UU Pilpres yang diajukan oleh Effendi Ghazali. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pemilu presiden dan legislatif harus dilakukan secara serentak. Namun, MK memutuskan bahwa pemilu serentak baru akan digelar tahun 2019.

Sementara, Yusril juga mengajukan uji materi untuk undang-undang yang sama. Namun, karena pasal UUD 45 yang digunakan berbeda dengan Effendi, MK tetap menyidang permohonan Yusril. (dil/jpnn)

Read More

02.42 | 0 komentar

Demokrat: Tunggu Dua Bulan Lagi, Ada 'Big Bang'

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengakui partainya sedang mengalami banyak goncangan. Di berbagai survei lembaga riset, posisi Partai Demokrat kerap berada di bawah partai besar lainnya.

Meski demikian, Ramadhan menyatakan bahwa partainya sedang menyiapkan sesuatu yang besar. "Tunggu dua bulan lagi, akan ada 'big bang' dari partai Demokrat," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 3 Februari 2014.

Dia tidak bersedia mengungkapkan apa yang disebutnya sebagai 'big bang' atau letusan besar itu. Namun, Ramadhan memberi petunjuk bahwa hal tersebut terkait dengan hasil konvensi calon presiden Partai Demokrat yang tengah berproses.

Dikerdilkan hasil survei
Legislator ini juga merasa partai Demokrat dikerdilkan oleh sejumlah hasil lembaga survei. Baginya lembaga survei mengabaikan kerja lapangan para kader partai dari tingkat bawah hingga pusat.

"Emang semua tidur? Enggak. Motivasi surveinya enggak jelas. Lembaga survei hanya kerja berdasarkan pesanan. Tega sekali mereka, kami dianggap enggak kerja," katanya.

Ramadhan juga mengaku kesal karena salah satu lembaga survei menyebut Demokrat akan tenggelam dalam pemilihan legislatif dan presiden mendatang.

"Enak saja. Kami enggak akan tenggelam. Saya sudah keliling ke-400 desa lebih di Sumatera. Belum di Jawa, Kalimantan, dan Papua. Kami masih solid," ujarnya.

Partai yang di pimpin SBY ini terus melakukan konsolidasi ke bawah untuk memperkuat jaringan.

Penguatan ini dilakukan dengan mangacu pada hasil survei internal partai Demokrat. "Saya percaya Demokrat tetap kuat, meski tidak sekuat dulu," kata dia. (eh/VIVAnews)

Read More

01.26 | 0 komentar

Capres PPP Ditentukan 9 Februari

Partai Persatuan Pembangunan akan menetapkan calon presiden 2014 dalam musyawarah kerja nasional pada 7-9 Februari 2014 di Bandung.

"Karena empat bulan terakhir di internal dinamikanya terus menerus," kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin, di Gedung DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin 3 Februari 2014.

Menurutnya, dalam mukernas itu akan didengarkan masukan peserta terkait calon presiden yang akan diusung partai.

Pandangan di internal, kata Lukman, ada beragam nama yang muncul. Namun, yang paling kuat adalah Ketua Umum Suryadharma Ali. "Bahkan menjadi satu-satunya kandidat, tetapi ada juga nama lain," ujar dia.

Selain itu, kata Lukman, agenda mukernas ini juga akan membahas soal persiapan Pemilu 2014. Sehingga, wajib dihadiri oleh seluruh kader, pimpinan majelis partai, pakar, ketua DPP dan seluruh pengurus DPW, serta anggota fraksi.

"Kita akan mendengar laporan dari DPW dan mereka juga akan menyampaikan terkait persiapan Pemilu 2014," kata dia. (umi/vivanews, foto: Antara/Widodo S. Jusuf)

Read More

01.23 | 0 komentar