Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?

Ini Pasal UU Pilpres yang Digugat Yusril

Written By Blogger on Minggu, 15 Desember 2013 | 18.38


VIVAnews - Calon Presiden yang diusung oleh Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi, Jumat 13 Desember 2013.

"Memang UU ini sudah pernah beberapa kali diuji, tapi saya menunjukkan dalam permohonan saya ini bahwa permohonan saya berbeda dengan pemohon sebelumnya," ujar Yusril di Gedung MK.

Pasal-pasal yang diuji antara lain, pasal 3 ayat (4), pasal 9, pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU Pilpres. Pasal-pasal tersebut diujikan terhadap pasal 4 ayat (1), pasal 6A ayat (2), pasal 7C, pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Yusril menuturkan, pasal 22E UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilu dilangsungkan setiap lima tahun sekali. Jadi dia berpandangan bahwa pemilu seharusnya dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama.

"Bukan bulan ini diadakan pemilihan DPR, DPRD dan DPD, tiga bulan kemudian baru diadakan pemilihan presiden. Kalau itu pemilihan umum diadakan dua kali dalam waktu lima tahun," jelasnya.

Itu merupakan salah satu argumen yang akan dikemukakannya saat sidang. Jika dikabulkan, kata Yusril, pemilu tidak akan berjalan berantakan karena pemilu legislatif dan pemilihan presiden dilakukan serentak.

Secara teknis, KPU hanya mengundurkan pelaksanaan pemilihan DPR, DPRD dan DPD menjadi sama dengan pilpres pada bulan Juli 2014. "Walaupun surat suara sudah dicetak tidak ada masalah," imbuhnya.

Yusril menambahkan dirinya baru mengajukan judicial review pada hari ini alasannya adalah karena dia baru saja dicalonkan menjadi calon presiden oleh partainya. Dengan demikian, Yusril mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan. Karena sebagai capres, dia merasa memiliki kerugian konstitusional.

"Hak konstitusional saya dilanggar dengan berlakunya UU pemilihan presiden yang tidak menjamin hak konstitusional itu. Saat itu lah saya mempunyai hak untuk menguji UU. Kalau kemarin saya nggak punya hak," katanya.

Sumber: VIVAnews
18.38 | 0 komentar

Pasukan Siluman Bakal Ramaikan Pemilu 2014

Written By Blogger on Senin, 28 Oktober 2013 | 22.37

JAKARTA, RIMANEWS - Gerakan mencari perhatian kandidat calon presiden dan partai politik sudah memasuki persaingan keras lewat media online, khususnya media sosial. Pencitraan yang massif di ranah maya itu kian keras dan akan semakin ramai jelang pemilu 2014.

Hal itu dikemukakan CEO Katapedia Deddy Rahman dalam jumpa pers 'Survei Popularitas, Citra, dan Elektabilitas Partai dan Calon Presiden' di Restaurant Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/10). Deddy mencontohkan, bagaimana serangan tim kandidat atau partai melalui perang komentar dengan akun yang berbeda dalam pemberitaan di portal berita atau sosial med a.

"Itu sangat mungkin terjadi. Bahkan sistem saling balas komentar itu tidak hanya dijalankan manusia, tapi sudah ada robot yang diprogram jika ada konten-konten yang dianggap negatif dan itu bisa digandakan," kata Deddy.
Lebih lanjut Deddy menuturkan, dalam Pilkada DKI Jakarta lalu hampir semua kandidat menggunakan sistem 'tim komentar siluman' dalam menyerang musuh-musuhnya di sosial media atau dalam portal berita.
"Bahkan sistem penjawab otomatisnya bisa disetting dengan memprogram konten-konten yang dianggap negatif pada kandidatnya. Dulu saya menemukan saat Pilkada DKI Jakarta. Mesinnya itu memprogram kata-kata yang terkait Jakarta. Contohnya, ada orang komentar di portal berita atau di sosial media tentang kandidatnya yang negatif, mesin yang disetting itu membalas komentar itu dengan jawaban 'payah loe'. Tapi kemudian saya menemukan ada komentar yang bilang 'ayo ke Jakarta' dibalas juga dengan kata yang sama 'payah loe'. Itu janggal dan sudah ketahuan itu robot," ujar Deddy lebih lanjut.

Menurut Deddy perang komentar itu akan semakin seru dalam Pemilu 2014 nanti. Mulai dari perang komentar sang kandidat hingga partai. Meski begitu, menurut Deddy hal itu bukan masalah asal calon kandidat memiliki elektabilitas yang benar-benar nyata di lapangan.
"Sebenarya itu berpengaruh kalau kandidat memiliki elektabilitas real yang tinggi di lapangan atau dunia nyata. Propaganda dan pembentukan citra di dunia online digunakan untuk meningkatkan nama kandidat di media online," kata Deddy.

Selain menggunakan akun palsu dan robot, menurut Deddy, juga membayar beberapa orang untuk men-share berita-berita terkait kandidat. Dalam penjelasan Deddy, orang itu ditugasnya untuk menaikkan rating kandidat melalui share berita.
Deddy menyayangkan, media online banyak yang tidak mengecek parameter survei atau konfirmasi keaslian akun dalam rilis survei yang basisnya media sosial. Padahal itu akibatnya, bisa menggenjot elektabilitas tokoh atas cara-cara itu.

"Tolong media online lebih teliti lagi dalam pemeringkatan elektabilitas partai atau kandidat yang basisnya dari sosial media. Cek dengan teliti, apakah itu robot atau semua peserta survei onliennye. Jangan kemudian setelah melihat itu sebagai tren, kemudian langsung membuat kesimpulan dalam pemberitaan akan elektabilitas kandidat atau partai," kata Deddy.[Juf/Mrdk]

Sumber: http://www.rimanews.com/read/20131029/124019/pasukan-siluman-bagi-bagi-amplop-bakal-ramaikan-pemilu-2014
22.37 | 0 komentar

Bupati dan Wakil Bupati OKI Kompak Mundur

Written By Blogger on Minggu, 27 Oktober 2013 | 23.12

Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Ishak Mekki, dan wakilnya, Engga Dewanta, telah mengajukan surat pengunduran diri ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Mereka sepakat mengundurkan diri dengan alasan berbeda. Ishak mundur karena akan dilantik sebagai Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada 7 November mendatang. Adapun Engga mundur dengan alasan akan menjadi calon anggota legislatif Partai Golkar.

Sekretaris Daerah OKI Ruslan Bahri melalui kepala bagian humas, Dedi Kurniawan, menjelaskan bahwa Bupati OKI Ishak Mekki sudah mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD OKI beberapa waktu lalu. Saat ini surat itu sudah masuk di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD OKI. Menurut dia, langkah Ishak sudah tepat dan sesuai aturan. “Karena Pak Bupati akan dilantik menjadi Wakil Gubernur mendampingi Alex Noerdin,” kata Dedi Kurniawan, Senin, 28 Oktober 2013.

Adapun Wakil Bupati OKI Engga Dewata Zainal juga sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Bupati OKI. Saat ini Engga sudah mengantongi persetujuan rapat paripurna Dewan sekitar sebulan yang lalu. “Untuk Pak Wakil Bupati dalam proses di Kementerian Dalam Negeri karena sudah ada putusan DPRD," ujar Dedi Kurniawan.

Sejatinya, masa jabatan Ishak-Engga di Kabupaten OKI akan berlangsung hingga 15 Januari mendatang. Selama kekosongan masa jabatan sekitar 1-2 bulan ini, Gubernur akan menunjuk pejabat bupati dari pejabat eselon II dari OKI atau pejabat di kantor Gubernur. Adapun pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati OKI terpilih, Iskandar dan M. Rivai, belum dapat dipastikan. "Nanti Gubernur akan menunjuk pejabat bupati hingga pelantikan bupati definitif." 

sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/10/28/058525217/Bupati-dan-Wakil-Bupati-OKI-Kompak-Mundur
23.12 | 0 komentar

Demokrat Kembali Pertaruhkan Harga Diri Ruhut

Written By Blogger on Selasa, 01 Oktober 2013 | 04.47

Fraksi Partai Demokrat DPR RI bersikukuh mengusulkan nama Ruhut Sitompul sebagai calon Ketua Komisi III DPR RI. Padahal, pekan lalu, nama Ruhut dikembalikan Komisi III ke Fraksi Partai Demokrat. Fraksi Partai Demokrat kembali pertaruhkan harga diri Ruhut Sitompul.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Asssegaf mengatakan fraksinya tetap akan mengajukan nama Ruhut Sitompul sebagai calon Ketua Komisi III DPR RI. "Sampai hari ini kami belum mendapatkan alternatif, apalagi mengganti nama baru," ujar Nurhayati di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2013).

Nurhayati berharap ketetapan Fraksi Partai Demokrat mendorong nama Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR diharapkan dapat diterima fraksi-fraksi lainnya dalam pleno di Komisi III yang akan dilakukan pekan ini. "Kami ada strategi dan lobi politik," kata Nurhayati tanpa merinci lobi dan strategi yang dimaksud.

Kendati demikian, Nurhayati mengatakan pihaknya menghindai proses keputusan Ruhut Sitompul di Komisi III melalui jalan penmungutan suara. Menurut dia, pemungutan suara dalam penetapan Ruhut Sitomul tidak baik dan tidak pernah dilakukan. Ia berharap proses penetapan Ruhut sebagai Ketua Komisi akan lebih efektif.

Jika melihat situasi di internal Komisi III nyaris tidak ada perubahan peta dukungan terhadap Ruhut Sitompul. Fraksi dan nama-nama yang sebelumnya menolak Ruhut Sitompul masih dalam posisi semula. "Dengan mengembalikan nama Ruhut Sitompul ke fraksi itu sinyal ke fraksi Partai Demokrat untuk mengganti nama Ruhut," kata anggota Fraksi PPP Ahmad Yani.

Sikap Fraksi Partai Demokrat yang tetap bersikukuh mengusung nama Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR ini juga tanpa mengindahkan laporan bekas istri Ruhut Anna Ruhdhiantina Legawati terkait kasus yang ditudingkan ke yakni kasus tindak pidana pemalsuan dokumen, perzinahan, memalsukan status perkawinan, serta beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri pertama. Kasus tersebut telah dilaporkan kepada Mabes Polri 11 Juli 2011 lalu.

Sementara Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI Siswono Yudhohusodo mengakui pihaknya sebenarnya telah memberikan sanksi kepada Anggota DPR Ruhut Sitompul soal laporan kasus keluarga yang pernah diproses di BK. "Sanksi kepada yang bersangkutan sudah ada, kita kirimkan melalui fraksinya," kata Siswono

Menurut Siswono, proses Ruhut di BK sudah lama dan seperti apa sanksi yang telah diberikan, ia tidak berhak menjelaskannya kepada publik. "Sanksi sudah dilaksanakan. Kita tahu bersama ada proses politik di Komisi III terkait pemilihan ketua Komisi III," kata Siswono.

Sikap Fraksi Partai Demokrat yang bersikukuh mengirimkan nama Ruhut Sitompul ini sama saja tidak memperdulikan suasana kebatinan yang terjadi di Komisi III DPR RI dan bekas istrinya tak terkecuali hasil putusan BK DPR RI terkait kasusnya. Mengirim kembali nama Ruhut Sitompul untuk menjadi Ketua Komisi III DPR sama saja mempertaruhkan harga diri yang hancur saat penolakan pertama pekan lalu.
04.47 | 0 komentar

PDIP Minta Revisi Pasal Soal Kepala Daerah Maju Capres

Written By Blogger on Kamis, 26 September 2013 | 02.05

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk partai yang ingin merevisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Namun berbeda dengan partai lain yang meributkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), PDIP menyoal Pasal 7 dalam UU Pilpres.

Pasal 7 UU Pilpres mengharuskan kepala daerah yang ingin maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, untuk mendapat izin presiden. “Kami ingin ini direvisi. Harus diubah. Kepala daerah harus bisa maju capres tanpa izin presiden sejauh dia diusulkan partai politik,” kata anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PDIP Arif Wibowo, Kamis 26 September 2013.

Apakah ini sinyal partai banteng moncong putih akan mengusung Jokowi dalam pilpres 2014 nanti? Sebelumnya dalam Rapat Kerja Nasional PDIP belum lama ini, sebagian besar kader partai banteng moncong putih itu menginginkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diusung sebagai calon presiden 2014. Ini karena elektabilitas Jokowi saat ini sudah melampaui calon presiden lainnya, termasuk sang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Masalahnya, langkah Jokowi maju capres bisa terhambat seandainya ia tidak mendapat izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti yang tercantum dalam Pasal 7 UU Pilpres yang berbunyi:

(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden.

(2) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden. (vivanews.com)

02.05 | 1 komentar

Duet Jokowi-JK untuk Pilpres 2014 Paling Populer di Media Sosial

Written By Blogger on Selasa, 24 September 2013 | 03.13

Duet pasangan capres dan cawapres 2014 ramai diperbicangkan di situs jejaring sosial twitter dan facebook. Gubernur DKI Jokowi dan Mantan Wapres Jusuf Kalla adalah pasangan yang paling populer dibicarakan di media sosial.

Hal itu terungkap dalam hasil analisis PoliticaWave.com yang diambil dari 330 situs media online dan situs jejaring sosial twitter dan facebook selama 1 Maret hingga 31 Agustus 2013. Pemaparan hasil analisis digelar di rumah makan rempah-rempah, Jl Senopati, Jaksel, Selasa (24/9/2013).

Di media sosial, Jokowi paling banyak didukung menjadi presiden. Sementara JK dinilai pasangan yang pas untuk mendampingi Jokowi. Terungkap sebanyak 16,91 persen pembicaraan mendukung duet Jokowi-JK.

Posisi kedua untuk mendampingi Jokowi diisi oleh Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto dengan nilai (10,17 persen), Jokowi-Aburizal Bakrie (3,79 persen), Jokowi-Megawati Soekarnoputri (3,56 persen), Jokowi-Gita Wirjawan (2,28 persen), Jokowi-Hatta Rajasa (1,81 persen), Jokowi-Mahfud MD (1,74 persen), dan Jokowi-Dahlan Iskan (0,90 persen).

Sementara itu pasangan Prabowo dengan Hatta mendapat nilai 2,53 persen. Dan pasangan Aburizal-Pramono Edhie Wibowo sebesar 0,58 persen.

sebanyak 2.522.643 atau 60 persen dari total percakapan dalam media sosial merupakan percakapan tentang Jokowi. Jika dilihat secara demografi, Jokowi menguasai pembicaraan di media sosial di 31 provinsi.
03.13 | 0 komentar

Sutrisno-Karna Kembali Pimpin Majalengka

Written By Blogger on Minggu, 22 September 2013 | 04.08

Pasangan Sutrisno-Karna Sobahi (Suka) memenangi Pilbup Majalengka 2013. Demikian hasil rapat pleno penghitungan suara yang digelar KPU Majalengka, Minggu (22/9).
Pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu meraih 374.548 suara atau setara 56,43 persen. Sutrisno dan Karna Sobahi pun berhak memipin Majalengka untuk kali kedua.

Sebelumnya, pasangan Sutrisno-Karna Sobahi telah memimpin Majalengka 2008-2013. Pasangan ini meraih suara tertinggi atas rivalnya. Setelah lima tahun, keduanya kembali berduet dalam Pilbup Majalengka 2013 dan meraih suara terbanyak.
Di bawah pasangan Suka, ada pasangan Hati dengan raihan 172.865 suara (26 persen). Kemudian disusul pasangan Yeyet Rohaeti-Sudirman 85.197 (12,82 persen), dan terakhir pasangan Apang Sopandi-Nasir 32.146 (4,84 persen). 

Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilbup Majalengka berjalan tertib dan aman dengan penjagaan anggota polisi. Rapat dimulai sekitar pukul 10.00 dan berakhir pukul 14.30. Rapat sempat diskor satu jam pukul 12.00-13.00 karena waktu salat zuhur dan makan siang (http://jabar.tribunnews.com)
04.08 | 0 komentar

DKPP: KPU Sumsel Langgar Kode Etik

Written By Blogger on Selasa, 17 September 2013 | 03.52

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan, dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Hal itu, merupakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait peranan KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumsel 2013.
"Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu satu, teradu dua, teradu tiga, teradu empat dan teradu lima," demikian amar putusan Majelis DKPP yang dibacakan anggota, Saut Homanangan Sirait, dalam persidangan di DKPP, Jakarta, Senin (16/9/2013).

Sebagai teradu, Ketua KPU Sumsel Anisatul Mardiyah, beranggotakan Chandra Puspa Mirza, Ong Berlian, Kelly Mariana, dan Herlambang, terbukti mengintervensi KPU Kabupaten Banyuasin memindahkan rekapitulasi pemilihan bupati ke Kota Palembang.
Pihak yang mengadukan KPU Sumsel kepada DKPP dengan laporan telah melakukan intervensi ini adalah Alamsyah Hanafiah, kuasa hukum lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.

Dalam aduannya, Alamsyah menuding KPU Sumsel memerintahkan KPU Banyuasin mencabut keputusan diskualifikasi pasangan calon nomor urut satu dalam pilkada Banyuasin.
Namun, tuntutan itu tidak dikabulkan DKPP. "Menerima pengaduan pengadu satu untuk sebagian," terang Saut.

KPU Sumsel, juga diadukan oleh pasangan cagub dan cawagub Eddy Santana Putra-Anisa Juita Tatung, dan pasangan Herman Deru-Maphilda Syahrial Oesman.
Namun, aduan kedua pasangan calon itu ditolak DKPP. Menurut Saut, dalil pengaduan pengadu dua dan tiga tidak bisa meyakinkan DKPP bahwa KPU Sumsel melakukan pelanggaran kode etik. "Menolak pengaduan pengadu dua dan tiga untuk seluruhnya," terang Saut.

Atas putusan ini, DKPP memerintahkan KPU RI untuk melaksanakan putusan ini, dan memerintahkan Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan ini.
(TRIBUNJAMBI.COM)
03.52 | 0 komentar

Menggadang-gadang Jokowi for RI-1

Written By Blogger on Selasa, 27 Agustus 2013 | 09.56

Menggadang-gadang Jokowi for RI-1



Fenomena Jokowi yang terus menerus menarik pemberitaan media menjadi sinyal positif bagi pria asli Solo ini jika ingin maju menjadi presiden Republik Indonesia. Hampir tiap hari berita mengenai Jokowi menjadi trending topic di berbagai surat kabar, bahkan mampu mengalahkan berita mengenai orang nomor 1 di negeri ini.Selain bermodalkan dukungan dari media, keberhasilan Jokowi dalam mengemban tampuk pemerintahan baik itu ketika di Solo maupun saat ini di DKI Jakarta juga memegang peranan sangat penting. Kemampuannya dalam menggalang kekuatan seluruh unsur masyarakat untuk mewujudkan visi-misinya diatas rata-rata pemimpin lainnya.

Direktur Riset Charta Politica Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi memiliki kans terbesar memenangi kursi RI 1 pada pemilihan presiden 2014.
"Trennya paling baik saat ini. Kalau tidak ada perubahan cukup besar, Jokowi tidak terbendung," kata Yunarto Wijaya, Senin, 26 Agustus 2013. Meski begitu, Yunarto membenarkan keputusan pencalonan itu sangat bergantung pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Tempo, 27/8).

Sejumlah pengamat politik menilai Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo punya modal terbesar untuk memenangi kursi RI 1.
"Dia tidak hanya didukung PDI Perjuangan, tapi juga lintas partai. Dia juga didukung mereka yang berada di luar Jawa," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, Selasa, 27 Agustus 2013.   (Tempo, 27/8)

Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia, Kuskrido Ambardi, menganggap Jokowi paling disukai oleh publik. Dodi menilai masyarakat suka dengan kepolosan Jokowi, termasuk tak mengutamakan protokoler dan tak antipati terhadap kelompok masyarakat tertentu. "Itu modal yang melekat di Jokowi untuk maju jadi capres," katanya.
Adapun Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda, menilai elektabilitas Jokowi menjadi modal terbesarnya untuk maju sebagai calon presiden. Hasil survei berbagai lembaga bahkan menempatkan Jokowi pada posisi teratas, mengungguli Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto (Tempo, 27/8)





09.56 | 2 komentar

Kotak Kosong dan Golput

Written By Blogger on Minggu, 14 Juli 2013 | 23.49

SALIM (50) , sosok yang luar biasa. Sebagai calon petahana (incumbent) dalam pilihan kepala desa di Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, ia kembali mengalahkan kotak kosong dengan meraih suara 2.941, adapun kotak kosong 102, rusak 99, dengan daftar pemilih tetap (DPT) 3.413.
Itu kebalikan dari Tahanta, calon petahana justru dikalahkan oleh kotak kosong yang meraih 1.240, Tahanta 889, rusak 42, dari DPT 2.986, yang datang memilih 2.171. Meskipun pemilihan sudah diulang sampai kali keempat, tetap saja yang menang kotak kosong. Yang terakhir itu terjadi di Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Boyolali.

Dua peristiwa itu memberi pesan kepada kita tentang arti pentingnya figur calon di mata para pemilih. Terutama sejalan dengan sistem pemilu langsung yang sudah terlaksana sekali di Tanah Air. Terlebih lagi tentang calon untuk lembaga legislatif. Di Senayan ataupun provinsi dan kabupaten/ kota, lembaga itu selalu ingar-bingar. Diharubirukan oleh kasus korupsi yang berkesan memunculkan sosok-sosok yang makin berani, kalau tak nekat ya serakah, serta  terlibat kian banyak.

Bahwa korupsi di sektor eksekutif juga dalam kondisi serupa, sudah bukan rahasia lagi. Namun legislatif disorot tajam karena lembaga itu seharusnya justru mengawasi kerja eksekutif. Khususnya dalam penggunaan anggaran lewat hak budget. Tentu bisa dibayangkan akibat buruknya terhadap kehidupan bangsa dan negara ini ketika yang bertugas mengawasi malah gudang koruptor. BBM, daging sapi, dan bawang putih jadi mainan yang bikin hidup rakyat kecil di negeri ini tetap kembang-kempis.

Angka Golput
Tak pelak lagi kalau angka golput pun makin meningkat. Dalam pilgub di Jateng angka itu sekitar 42 persen. Angka serupa terjadi di Jabar, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), masyarakat tak memercayai politikus tidak mengejutkan lagi. Survei itu dilakukan di 33 provinsi yang melibatkan 1.200 responden pada 3-5 Juli 2013. Hasilnya adalah 51,5% responden tak percaya komitmen moralitas politik para politikus, dan hanya 37,5% yang masih percaya. 

Menurut LSI ada tiga penyebab menurunnya kepercayaan tersebut. Yaitu publik menilai tidak banyak politikus yang bisa dijadikan teladan bagi masyarakat; kuatnya persepsi publik bahwa banyak politikus hipokrit; publik melihat semakin lebar jarak antara keyakinan serta ajaran agama dan perilaku politikus.
Politikus, parpol, serta calon gubernur dan calon bupati bisa tak peduli tentang angka golput yang terus merambat naik. Pasalnya berapa pun suara yang mereka peroleh, asal lebih unggul dibandingkan dengan pesaing, kursi empuk pasti diraih. Tak peduli seberapa pun besar kadar keunggulan itu. Contoh pemenang pemilihan gubernur Bali beberapa waktu lalu, selisih 1.000 suara saja tak genap.

Dalam hal hak pilih, banyak ulama menekankan pentingnya rakyat berperan serta memilih pemimpin sebagai bagian dari tanggung jawab dalam berbangsa dan bernegara. Ulama lain ada pula yang berpendapat tak ikut  memilih pun merupakan tanggung jawab besar, ketika yang terpilih koruptor. Padahal  sejak reformasi, rakyat di negeri ini bagai terus dihujani pemilu.

Di Temanggung, setelah memilih cagub-cawagub, rakyat sibuk memilih cabup-cawabup, kemudian pada lebih dari 20 desa memilih kepala desa. Di Banyumas pemilihan cabup-cawabup dulu, lalu memilih cagub-cawagub, kemudian di puluhan desa memilih lurah. Itu terjadi di seluruh Tanah Air. Di ratusan kabupaten/ kota dan ribuan desa. Berapa triliun rupiah habis untuk keperluan itu?

Muncul gagasan pemilu disederhanakan. Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dilakukan serentak dengan pemilihan presiden. Sebagai aparat pusat, gubernur diangkat dan legislatifnya dihapus. Selain sederhana juga menghemat biaya. 

Itulah fenomena di negeri tercinta ini. Ribut berpolitik melulu. Selagi kian tertinggal dari negeri tetangga pada bidang ekonomi, elite kita malah terus saling sodok dalam konflik berkelanjutan. Bangsa ini seolah-olah terjebak dalam labirin reformasi. Rakyat yang akan memilih pemimpinnya lagi pada tahun depan, cuma bisa berharap elite politik bangsa ini, khususnya politikus muda, sadar dan membawa Pemilu 2014 ke jalan reformasi yang benar, yang dulu dicanangkan. (10)
 
— Sutrisna, wartawan senior Suara Merdeka
(Sumber: Suara Merdeka )
23.49 | 2 komentar

Satu Calon Walikota Tangerang Tak Lolos Verifikasi

VIVAnews - Satu kandidat bakal calon walikota Tangerang gugur dalam uji verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. Sedangkan empat bakal calon lainnya lulus.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Kota Tangerang Syafril Elain usai rapat pleno persyaratan administrasi yang berakhir pada 22.00, Sabtu 13 Juli 2013. “Bakal calon yang tak memenuhi persyaratan adalah pasangan Ahmad Marju Kodri (AMK)–Gatot Suprijanto, ” kata Syafril. AMK tak lolos karena kekurangan dukungan.

Sedangkan keempat pasang yang memenuhi persyaratan adalah Arief R Wismansyah (Wakil Wali Kota Tangerang)–Sachrudin (Camat Pinang, Kota Tangerang) yang diusung Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PKB.

Lalu pasangan Abdul Syukur (Ketua DPD Golkar) - Hilmi Fuad (Ketua DPD PKS Kota Tangerang) yang diusung Partai Golkar dan PKS.

Pasangan Dedy S Gumelar alias Miing (anggota DPR RI)- Suratno Abubakar (Ketua DPD PAN Kota Tangerang) diusung PDI Perjuangan dan PAN.

Pasangan ketiga, Harry Mulya Zein (HMZ/Sekda Kota Tangerang)-Iskandar Zulkarnain (Ketua PPP Kota Tangerang/Anggota DPRD Kota Tangerang) diusung Partai Hanura, PPP dan PKNUI.

"Hasil klarifikasi kami DPC Hanura mendukung HMZ-Iskandar, sedangkan DPP Hanura tidak jelas. Tidak ada sikap,” katanya. Selanjutnya, keempat pasangan calon itu akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada 14-20 Juli 2013.
23.35 | 0 komentar

Golkar: Pertemuan Ical dan Surya Paloh Jadi Modal Koalisi

Written By Blogger on Kamis, 11 Juli 2013 | 03.32

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin memiliki pendapat lain tentang pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Barkrie dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam acara buka puasa bersama di kantor DPP Partai Nasdem, Rabu (10/7/2013). Menurut Nurul, pertemuan itu adalah modal koalisi bagi Partai Golkar dalam Pemilu 2014 mendatang.

"Kemarin kan rekonsiliasi, kalau secara politik, pastinya akan ada lobi ke sana, Nasdem pun diprediksi lolos PT (parliamentary threshold). Jadi, modal koalisi ke depan," ujar Nurul di Kompleks Parlemen, Kamis (11/7/2013).

Nurul melihat dengan datangnya Ical ke acara buka puasa bersama yang diadakan Surya Paloh menandakan hubungan kedua politisi ini mencair. Pasalnya, pada tahun 2009 silam, hubungan Ical dan Surya Paloh sempat renggang. Surya Paloh akhirnya memilih hengkang dari Partai Golkar dan mendirikan organisasi massa Nasdem yang menjadi cikal bakal pendirian Partai Nasdem.

"Petanya kelihatan memang, mulai ketahuan, keluarga besar kuning berkoalisi, sekarang kan sudah ada magnetnya. Saya bersyukur, SP dan ARB (Ical) hubungannya sudah sudah cair. Semoga ini bukan cuma pertemuan buka puasa saja, bisa berharap dalam koalisi," tuturnya.

Ical sambangi Surya Paloh

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie menyempatkan diri hadir dalam acara buka bersama di DPP Partai Nasdem pada Rabu (10/7/2013). Surya Paloh menyatakan, pihaknya terbuka untuk berkoalisi dengan Partai Golkar pada Pemilu 2014. Hal senada dikatakan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat menghadiri acara buka puasa bersama di Kantor DPP Partai Nasdem, Rabu (10/7/2013).

"Kita bersahabat. Kenapa tidak harus saling membantu? Kalau Ical minta bantuan, saya akan siap membantu. Kalau tidak sanggup, ya, gimana. Bukan tidak mungkin komunikasi politik dengan saling menghargai," kata Surya.

Ical pun menjawab bahwa kemungkinan untuk berkoalisi dengan Nasdem selalu ada.

"Jadi, bisa saja ada silaturahim politik. Untuk berkoalisi, bisa saja. Kenapa tidak?" kata Ical.

Surya mengaku telah lama menjalin persahabatan dengan Ical. Keduanya juga membantah bahwa pertemuan ini merupakan yang pertama setelah Surya meninggalkan Golkar dan mendirikan Nasdem.

"Padahal, esensi kehidupan, bukan musuhan. Ada baiknya silaturahim politik. Kita berbeda pandangan, kita tetap berkawan," kata Ical.

(www.kompas.com)
03.32 | 0 komentar

Usung Ical di Pilpres 2014, Golkar Masih Cari Mitra Koalisi

Jakarta - Dalam beberapa hasil survei, Golkar diprediksi akan memenangkan Pemilu dan bisa mengusung capres sendiri. Meski demikian, Golkar ternyata tetap akan mencari partner koalisi.

"Dalam mengusung capres dan cawapres, kita tetap akan utamakan koalisi. Koalisi itu sebuah keniscayaan," kata Wasekjen Golkar Tantowi Yahya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Tantowi mengatakan saat ini Golkar membuka diri untuk berkoalisi dengan semua partai, termasuk dengan partai yang berasaskan Islam. Namun semuanya dalam tahap penjajakan. Pembicaraan serius soal koalisi baru akan dilakukan setelah Pileg 2014.

"Kita tunggu setelah Pileg, jadi tahu peta politik seperti apa. Tapi kalaupun Golkar mencukupi presidential threshold-nya, tetap akan koalisi," ujarnya.

Mengenai kunjungan Aburizal Bakrie ke Surya Paloh, Tantowi mengatakan tak ada hal yang spesial dengan kunjungan itu. Dia juga menolak kunjungan itu disebut sebagai upaya Golkar untuk merangkul NasDem sebagai mitra koalisi.

"Kedua tokoh ini hanya memanfaatkan bulan suci Ramadan sebagai waktu yang tepat untuk melakukan silaturrahmi. Memperbaiki hubungan yang sudah baik selama ini," tutur anggota Komisi I DPR ini.
(detiknews.com)
03.21 | 0 komentar

PKS: Hanura Cerdik

Written By Blogger on Selasa, 02 Juli 2013 | 06.15

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai, langkah Partai Hanura menggaet konglomerat media Hary Tanoesoedibjo bergabung dengan Hanura kemudian menjadikannya calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (capres) Wiranto, cerdik.

"Itulah cerdiknya Partai Hanura," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Hidayat pun memberi ucapan selamat kepada Wiranto dan Hary Tanoe, yang mendeklarasikan capres dan cawapres Hanura yang digelar hari ini.

"Kami hormati pilihan partai mencalonkan presiden. Kami tidak turut campur kebijakan internal, tentu mereka pertimbangkan masak-masak. Selamat berjuang," ujar Hidayat.

Mengenai capres dari PKS, Hidayat mengaku pihaknya tidak perlu terburu-buru.

"Kami menunggu selesai dulu RUU Pilpres. Serta menunggu hasil pemilu legislatif. Baru kami bicara siapa capres PKS," jelas Hidayat.  (http://www.tribunnews.com)

06.15 | 1 komentar

Dewan Pers Minta KPU Cabut Peraturan yang Ancam Beredel Media

Written By Blogger on Minggu, 28 April 2013 | 03.23

Jakarta - Dewan Pers dan masyarakat media menyoroti Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2013. Peraturan KPU ini mengancam memberedel media yang tidak patuh terhadap rambu-rambu kampanye parpol.

"Tidak mungkin lembaga lain mengatur pers, karena pers sudah ada aturannya sendiri," kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan dalam diskusi terbatas tentang "Peraturan Pemilu Terkait Media" di gedung Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2013).

Hadir dalam diskusi ini seluruh stakeholder Dewan Pers baik dari kalangan media baik televisi, cetak, online, maupun radio. Diskusi ini juga dihadiri berbagai organisasi wartawan, praktisi pemilu dan lain-lain.

Peraturan KPU no 1 tahun 2013 mengatur tentang pedoman pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sejumlah pasal dianggap kontroversial. Terutama di bagian ketiga menyangkut iklan kampanye Pemilu. Menyangkut iklan kampanye Pemilu diatur dari pasal 40 sampai pasal 46.

Pasal 40 menyinggung tentang iklan kampanye Pemlu yang bisa dilakukan peserta Pemilu di media massa. Iklan kampanye Pemilu dilarang berisikan hal yang mengganggu kenyamanan pembaca. Media massa juga diharuskan memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan iklan kampanye.

Pasal 41 mengatur media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment untuk kampanye Pemilu. Media massa juga dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang masuk kategori iklan kampanya Pemilu.

Sementara pasal 42 mengatur batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di televisi paling banyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye. Sementara untuk di radio paling banyak 10 spot berdurasi 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap harinya.

Pasal 43 mengatur tentang standar tarif yang sama bagi setiap parpol, iklan layanan masyarakat terkait Pemilu paling sedikit satu kali sehari selama 60 detik. Sedangkan pasal 44 mewajibkan media memberikan pemuatan berita yang adil bagi setiap parpol perserta Pemilu.

Di pasal 45 diatur KPI dan Dewan Pers melakukan pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu. KPI dan Dewan pers juga berhak menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pasal 41,42, dan 43.

Pasal 46 yang paling kontroversial, di mana saksi yang dimaksud pada pasal 45 dapat berupa:

1. Teguran tertulis
2. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah
3. Pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu
4. Denda
5. Pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu untuk waktu tertentu
6. Pencabtan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin terbit media massa cetak

Menurut Bagir Manan, peraturan KPU semacam ini tidak perlu diteruskan. Apalagi tidak ada aturan sanksi pemberedelan media di UU Pemilu.

"Cabut, dan tidak perlu dibuat aturan yang baru. Karena sudah ada aturan yang mengatur tentang pers," tegas Bagir.

(detiknews.com)
03.23 | 0 komentar

Mengukur Kekuatan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah

Written By Blogger on Kamis, 18 April 2013 | 07.47

Satu bulan lagi, warga Jawa Tengah akan mengadakan pesta demokrasi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak kurang 3 pasangan calon sudah ditetapkan oleh KPUD Propinsi Jawa Tengah untuk bersaing dalam pemilihan yang akan di selenggarakan pada tanggal 26 Mei 2013. Semua partai politik akan tampil dalam pilkada ini mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu barometer untuk mendulang kesuksesan dalam Pemilu tahun 2014.  Adapun Pasangan calon yang akan bersaing, sesuai dengan nomer urut pilkada antara lain:

1. Hadi Prabowo MM - Dr Don Murdono, SH, M.Si
Pasangan yang di usung oleh 6 partai yaitu PKS, PKB, PPP, Gerindra, Hanura, dan PKNU ini sebenarnya adalah pasangan terakhir yang lahir dari keputusan politik PDIP yang menjagokan pasangan mereka sendiri karena keduanya mendaftar sebagai Balon Cagup dari Partai Banteng merah tersebut.
Hadi Prabowo MM yang lahir di Klaten, 3 April 1960 ini merupakan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang 1985. Beliau menghabiskan seluruh karirnya di Pemerintah Provinsi Jateng sejak 1988. 
Sedangkan pasangannya,  Don Murdono, SH, M.Si Kelahiran Kendal 15 Oktober 1958 ini lahir dari keluarga aktivis Partai Nasional Indonesia Sugito Wiryohamidjoyo dan Rustiawati.Don pernah menjabat sebagai wakil ketua DPD PDIP Jateng hingga 2000. Don juga pernah menjabat sebagai anggota DPR pada 1999—2004. Namun pada 2003 dia mencalonkan sebagai Bupati Sumedang dan berhasil memenangkan pemilihan tersebut. Pada 2008, Don kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Sumedang dan berhasil memenangkan pemilihan untuk kedua kalinya
Kekuatan mesin politik PKS yang sangat solid, kader dan simpatisan PKB-PPP yang mengakar di Pantura Jateng dan di dukung kekuatan modal besar dari Prabowo (gerindra) merupakan kekuatan utama yang akan mensukseskan pasangan ini menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jateng. 
Kapasitas Hadi Prabowo sebagai ketua Korpri Jawa Tengah juga bisa mendongkrak suaranya terutama dari kalangan PNS. Dan didukung juga dari faktor Don Murdono sebagai kader PDIP yang kuat di akar rumput akan menuai suara apalagi banyak kader PDIP yang kecewa karena Rustriningsih tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP

2. H. Bibit Waluyo - Prof Dr Sudijono Sastroatmojo, M.Si
Pasangan yang diusung Partai Demokrat, Golkar dan PAN ini merupakan kolaborasi dari Birokrat-militer dengan akademisi.  H. Bibit Waluyo yang lahir di Klaten pada 5 Agustus 1949 ini merupakan lulusan Akabari pada 1972. Karir militer Bibit cukup cemerlang dengan menduduki sejumlah jabatan strategis seperti Panglima Kodam Jaya pada 2001. Jabatan terakhir Bibit adalah Panglima Kostrad dengan pangkat Letnan Jenderal TNI AD. Setelah Purna tugas, beliau mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur Jateng dari PDIP dan berhasil menduduki jabatan Gubernur hingga saat ini
Prof Dr Sudijono Sastroatmojo, M.Si yang lahir di  Pacitan 15 Agustus 1952 ini dikenal sebagai akademisi. Riwayat pendidikannya cukup unik karena menjalani beberapa bidang yang berbeda. Pada level Strata I dia mengambil Pendidikan di IKIP Semarang pada 1971. Kemudian pada Strata II dia mengambil magister Studi pembangunan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kemudian pada gelar Doktor dia mengambil Hukum Agraria dari Universitas Diponegoro.Profesor Ilmu Hukum ini banyak menghabiskan karir formal di Universitas Negeri Semarang (Unnes/dahulu IKIP Semarang) berawal sebagai Dosen dan hingga saat inimenjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang
Kekuatan pasangan ini bertumpu pada jabatan Bibit Waluyo sebagai Incumbent sehingga namanya sudah dikenal luas oleh seluruh warga Jawa Tengah meskipun banyak hal-hal kontroversial yang beliau lakukan. Faktor Sudijono Sastroatmojo sebagai Rektor salah satu universitas terbesar di Jawa Tengah diharapkan bisa merangkul kalangan akademisi terutama alumni Unnes yang banyak berkiprah di Jawa Tengah.

3. H. Ganjar Pranowo, SH - Drs H. Heru Sudjatmoko, M.Si
Pasangan yang di usung oleh PDIP ini merupakan pasangan kuda hitam yang layak diperhitungkan dalam pilkada jateng. Ganjar Pranowo,  Pria kelahiran Karanganyar 28 Oktober 1968 ini merupakan salah satu kader muda PDI Perjuangan yang memiliki karir cukup melejitGanjar pertama kali maju dalam Pemilu Legislatif pada 2004 lalu dari Daerah pemilihan 7 Jateng, namun kalah suara. Dia kemudian menjadi anggota DPR periode 2004—2009 melalu mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Pada 2009, Ganjar terpilih kembali sebagai anggota DPR untuk jabatan hingga 2014.
Pria kelahiran Purbalingga 13 Juni 1951 ini merupakan lulusan Akademin Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Semarang 1974.  Karir Heru banyak dihabiskan sebagai Pegawai Negersi Sipil (PNS), mulai dari jabatan staf bagian pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Adapun puncak karir sebagai PNS adalah Sekretaris Daerah Purbalingga periode 1998—2005.Setelah itu, Heru mencalonkan diri dalam Pilkada Purbalingga dan berhasil menduduki jabatan Wakil Bupati periode 2005—2010. Kemudian dia kembali mengikuti Pilkada Purbalingga selanjutnyaHeru kembali memenangkan jabatan Pilkada Purbalingga dan menduduki jabatan Bupati 2010—2015.
Kekuatan pasangan ini berada di soliditas kader PDIP yang merupakan partai pemenang pemilu di Jawa Tengah. Dengan adanya kekalahan di dua Pilkada yaitu Jawa Barat dan Sumatra Utara, menjadikan DPP PDIP akan all out dalam mengusung pasangan ini. Selain itu faktor Jokowi dan kepala-kepala daerah lainnya juga akan memberi angin segar dalam menuju Jateng 1.
07.47 | 1 komentar

Kelebihan 130 Caleg DPR, PKB Lakukan Seleksi Ketat

Written By Blogger on Senin, 25 Maret 2013 | 02.57

Proses pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu 2014 masih terus berlangsung di beberapa partai. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menutup pendaftaran dan menerima 690 caleg untuk DPR RI.

"Pencalegan saat ini kelebihan 130 orang, karenanya lagi kita lakukan seleksi betul," kata ketua fraksi PKB, Marwan Ja'far saat berbincang, Senin (25/3/2013).

Menurutnya, selain melakukan sejumlah rangkaian seleksi bagi seluruh caleg, PKB juga tengah menggelar simulasi perolehan suara di tiap Daerah Pemilihan (Dapil).

"Daftar Caleg Sementara (DCS) nanti akan kami serahkan sesuai dengan jadwal KPU antara 9 sampai 22 April, kalau ini kan hanya teknis saja nanti," ungkapnya.

Ia juga menuturkan, dari sekian banyak caleg itu, PKB memastikan telah memenuhi syarat minimal quote perempuan sebanyak 30 persen.

"Kuota perempuan sudah terpenuhi, di daerah juga sama. Karena kalau tidak memenuhi kan tidak boleh mencalonkan di satu Dapil," ucap Marwan.
Sumber: detiknews
02.57 | 0 komentar

KPU Loloskan PKPI Jadi Peserta Pemilu 2014, Kantungi Nomor 15

Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pimpinan Sutiyoso. KPU akhirnya meloloskan PKPI menjadi salah satu peserta pemilu 2014 mendatang.

“Rapat pleno KPU tanggal 25 Maret 2013 menyatakan bahwa PKP Indonesia disertakan sebagai peserta pemilu tahun 2014,” kata Ketua KPU Husni Kamil Malik dalam konfrensi pers di kantor KPU, Jakarta, Senin 25 Maret 2013.

Keputusan KPU sontak disambut sorakan gembira puluhan pendukung PKPI yang memadati ruangan konferensi pers KPU. Husni lantas meminta mereka untuk tetap tenang. “Mohon sabar Bapak dan Ibu,” ujarnya kepada para simpatisan PKPI itu.

KPU selanjutnya memberikan nomor urut untuk PKPI. KPU juga menerbitkan surat keputusan baru bernomor 166/KPTS/KPU/2013 untuk PKPI. “SK ini menetapkan PKP Indonesia mendapatkan nomor urut 15,” kata Husni.

Sebelum membacakan keputusan lolosnya PKPI, Husni kembali membacakan putusan-putusan PTTUN yang memenangkan PKPI atas KPU. Dia menuturkan, rapat pleno soal PKPI digelar sejak pukul 10.00 WIB terkait dengan putusan PTTUN No 25/G/2013/PTTUN.JKT yang memenangkan gugatan PKPI atas KPU.

“Sebagaimana ketentuan UU Nomor 8 2012 Pasal 269 ayat 11, dinyatakan bahwa KPU wajib menindaklanjuti putusan PTTUN atau MA paling lama 7 hari kerja. Sejak putusan PTTUN, maka hari ini merupakan hari ketiga,” kata Husni.
Sumber: vivanews

01.32 | 0 komentar

Partai Damai Sejahtera Bergabung dengan PAN

Written By Blogger on Senin, 11 Februari 2013 | 22.23


Partai Damai Sejahtera akan menjalin koalisi dengan Partai Amanat Nasional pada Pemilu 2014. Penyatuan dua partai ini bertujuan untuk merawat konstituen dan menyalurkan aspirasi politiknya.

"PAN menghargai pluralitas dan kemanusiaan," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN, Viva Yoga Mauladi, melalui pesan pendek, Selasa, 12 Februari 2013. Menurut Viva, PAN tidak membedakan agama, suku, etnis, budaya, dan jenis kelamin. "Jadi masuknya PDS sesuai dengan platform PAN," kata dia.

Viva menjelaskan, penyatuan ini bertujuan untuk menyatukan kekuatan politik. Menurut dia, partai-partai ini memiliki kesamaan perjuangan, yaitu untuk membangun Indonesia baru. "Kami ingin menambah perolehan suara di PAN nanti," kata Viva.

Sebelum menerima PDS, Partai Bintang Reformasi juga telah menggabungkan diri dengan PAN secara struktural. Penggabungan ini dilakukan mulai tingkat pusat hingga daerah. Selain dua partai ini, partai yang kemungkinan besar akan bergabung ke PAN adalan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dan Partai Matahari Bangsa (PMB). (sumber: tempo.co)

Sebuah langkah strategis diambil oleh pimpinan Partai Amanat Nasional dan Partai Damai Sejahtera. Sebagai partai menengah yang menginginkan suara maksimal agar bisa mencalonkan Ketua Umumnya (Hatta Rajasa) sebagai Presiden RI, gebrakan yang dilakukan PAN melai terasa. Keinginan merubah image dari partai warga Muhammadiyah menjadi partai yang benar-benar nasionalis dilakukan dengan berbagai pendekatan terutama kepada umat beragama lain. Kegiatan natal bersama yang dilakukan di Papua serta imlek bersama merupakan langkah awal yang akan terus dilakukan.

Dan dengan bergabungnya Partai Damai Sejahtera yang dinyatakan tidak lolos sebagai partai peserta pemilu 2014 maka kenasionalisme-an Partai Amanat Nasional akan lebih diakui oleh berbagai kalangan. Meskipun ada kemungkian juga banyak kader loyal PAN yang akan hengkang terutama kader yang latarbelakang agamanya kuat.
22.23 | 2 komentar

8 solusi SBY selamatkan Partai Demokrat

Written By Blogger on Sabtu, 09 Februari 2013 | 23.45

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan 8 solusi untuk mengatasi masalah yang sedang dialami Partai Demokrat. Dalam jumpa pers di kediamannya, Jumat (8/2) malam, SBY mengatakan memimpin langsung upaya penyelamatan partai.


Berikut pidato lengkap SBY:
Saya akan menyampaikan opsi dan solusi yang akan ditempuh dan dijalankan PD untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh PD. Tekad kami adalah ingin melakukan tindakan yang cepat dan nyata bagi penyelamatan partai yang itu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
1. Ketua Majelis Tinggi bertugas berwenang dan bertanggungjawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai.

2. Segala keputusan kebijakan dan tindakan partai ditentukan dan dijalankan oleh Majelis Tinggi Partai. Ketua Majelis tinggi partai mengambil keputusan dan arahan penting yang strategis.

3. Elemen-elemen utama partai, utamanya fraksi DPR beserta dewan pimpinan daerah dan DPC berada dalam kendali dan bertanggungjawab kepada partai kepada Majelis Tinggi sesuai hirarki partai.

4. Majelis Tinggi Partai melakukan penataan organisasi partai untuk meningkatkan kredibilitas partai.

5. Keputusan Majelis Tinggi partai mutlak dijalankan. Dan yang tidak menjalankan akan diberikan sanksi tegas. Termasuk yang tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas PD sekarang ini dan atau yang tidak suka dengan kebijakan penyelamatan partai yang dipimpin ketua MT partai kita silakan meninggalkan partai dan kita ucapkan terimakasih dan kita isi dengan pejabat partai yang baru.

6. Penertiban partai yang dilakukan Majelis Tinggi berakhir setelah nama baik dan kondisi partai kembali pulih dan normal.

7. Kepada Ketua Umum Partai Demokrat saudara Anas Urbaningrum yang tetap menjabat wakil Majelis Tinggi sementara saya memimpin langsung gerakan penataan pembersihan dan penataan partai ini, saya berikan kesempatan untuk untuk menghadapi masalah hukum dengan harapan keadilan benar-benar tegak dan tim hukum siap untuk memberikan bantuan hukum.

8. Dengan ridho Allah SWT, Partai Demokrat melakukan penataan dan pembersihan partai dari unsur-unsur negatif dulu, baru melakukan ikhtiar untuk pembersihan pada pemilu 2014 mendatang.

(Sumber:  Merdeka.com )
23.45 | 0 komentar

"Perang Terbuka" Anas vs SBY, Siapa Menang?

Written By Blogger on Kamis, 07 Februari 2013 | 21.04


Ketua Umum PD Anas Urbaningrum terkesan unjuk kekuatan saat menghadirkan sejumlah DPD dan DPC di rumahnya, di tengah rapat Wanbin PD di Cikeas. Genderang perang terbuka telah ditabuh, siapa menang?

Kedua pertemuan tersebut digelar Kamis (7/2) malam tadi. Saat SBY menggelar rapat penyelamatan PD, loyalis Anas menunjukkan diri sedang merapatkan barisan.

"Di Cikeas Syarief H, Roy Suryo dan lain-lain yang minta Anas mundur. Di Duren Sawit ada Irfan Gani dan kawan-kawan yang notabene selalu bela Anas," kata pengamat politik Indo Barometer, M Qodari, kepada detikcom, Jumat (8/2/2012).

Terlihat jelas pergerakan para sesepuh PD yang merapat ke Ketua Wanbin PD SBY menuai perlawanan dari loyalis Anas. Beberapa waktu lalu saja, Irfan Gani cs menegaskan tak ada alasan menggulingkan Anas.

"Ini namanya adu kuat arus atas vs arus bawah, para pimpinan seperti Wanbin dan menteri. Sementara Arus bawah adalah para pengurus DPD dan DPC," analisis Qodari. (detiknews.com)


Persaingan antara kaum Tua dan Muda rupanya melai merembet ke Partai Demokrat. Meskipun perang dingin sudah dimulai semenjak Anas Urbaningrum terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, tetapi saat ini sudah melau menjalar ke arah pertarungan tidak langsung. Masing-masing kubu sebenarnya sudah saling menunggu pihak lawan untuk menabuh genderang perang.

Kalau dilihat dan dicermati, pertarungan antara tokoh Tua yang di pimpin SBY dan tokoh muda yang dipimpin AU merupakan pertarungan yang menarik. Keduanya memiliki pengalaman yang cukup banyak meskipun berbeda latar belakang.

Kita lihat saja apakah SBY yang berlatarbelakang militer mampu memenangi perang politik melawan AU yang berlatarbelakang organisasi.
21.04 | 0 komentar

KPK Menangkap Presiden PKS

Written By Blogger on Kamis, 31 Januari 2013 | 00.02

Presiden PKS Luthfi Hasan malam ini ditangkap oleh KPK di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta. Sambil berjalan menuju mobil KPK, Luthfi minta didoakan.

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (30/1/2013) sekitar pukul 23.30 WIB, dengan pengawalan ketat penyidik, Luthfi digiring ke mobil penyidik KPK melalui pintu belakang kantor DPP PKS. Saat sudah dekat ke mobil, seseorang berlari dari dalam kantor DPP PKS menuju Luthfi dan menyalaminya.

"Doakan saja ya," kata Luthfi saat disalami orang tersebut.

Setelah bersalaman kemudian Luthfi masuk ke mobil Innova bernopol B 1031 UFS. Luthfi dibawa ke kantor KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Seperti diberitakan sebelumnya Luthfi sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi. (detiknews)

Sebuah gempa bumi politik mengguncang negara kita. Seorang Presiden Partai yang terkenal agamis dan bersih dari korupsi ditangkap KPK karena di dakwa korupsi dengan menerima gratifikasi kuota import daging sapi.

Dan meskipun yang bersangkutan membantahnya melalui konferensi pers sebelum di"jemput" penyidik KPK, akan tetapi citra Partai Keadilan Sejahtera sudah terlanjur kotor. Akankah kesolidan pengurus dan anggota partai ini tetap terjaga ?
00.02 | 0 komentar

Misteri Hary Tanoe dan Anthony Salim

Written By Blogger on Selasa, 29 Januari 2013 | 08.14

Bob Broadfoot, pengelola perusahaan konsultan PERC (Political & Economic Risk Consultancy) sangat antusias mencari tahu tentang sepak terjang Anthony Salim. Rasa ingin tahunya itu mencuat ketika dalam Pemilu 1987, nama Anthony muncul dalam daftar calon anggota DPR/MPR-RI.
Bagi konsultan asal Amerika Serikat itu, masuknya seorang pebisnis dalam dunia politik Indonesia (pada waktu itu), sangat menarik. Pebisnis papan atas, bila menjadi anggota parlemen, sebagai law maker dapat menciptakan berbagai Undang-undang. Indonesia menurut dia sedang mengalami perubahan, terminologi populer untuk kata yang kemudian dikenal menjadi transformasi.

Perubahan itu bakal terjadi mengingat Anthony merupakan pewaris konglomerasi Salim Group. Ke arah mana perubahan itu, sangat menarik untuk diantisipasi, sebab Anthony berasal dari etnis minoritas Tionghoa.
Kepada korespondennya di Indonesia, Broadfoot yang berbasis di Hong Kong meminta supaya laporan tentang sosok Anthony Salim lebih diperdalam dalam jurnal "Asia Intelligence". "I like that story", kata Bob kepada korespondennya, melalui sambungan telepon internasional Hong Kong-Jakarta, yang pada waktu itu biaya percakapannya masih tergolong mahal.

Akan tetapi Bob terpaksa harus kecewa. Sebab ceritera tentang masuknya Anthony Salim di dunia politik, tak bisa dikembangkan lagi oleh korespondennya. Selain Anthony kurang suka melayani wawancara pers, pada saat itu kebebasan pers di Indonesia masih sangat terbatas. Masuknya Anthony di politik, juga bukan karena ambisinya.

Ceritera Anthony Salim dan bisnis serta perpolitikan Indonesia, merupakan sebuah kisah lama. Akan tetapi dari sudut pengetahuan sosial, tentang bagaimana sikap orang kaya yang "low profile", menjadi relevan. Terutama sebagai sebuah pembanding dan pembelajaran, setelah sikap orang kaya sekaliber Hary Tanoe yang "high profile", merebak.

Bagi Anthony setelah menjadi orang kaya, tidak harus lebih dikenal. Juga tidak harus bersikap arogan. Anthony sudah sejak tiga dekade lalu dipantau sebagai salah seorang pengusaha terkaya di Indonesia. Tetapi hingga sekarang, Anthony tidak pernah mau tampil dengan label itu.

Anthony ataupun keluarganya jauh lebih awal memiliki stasiun TV swasta, Indosiar. Bandingkan dengan Hary Tanoe yang berkiprah belakangan. Tak pernah terjadi Anthony Salim sebagai pemilik Indosiar tampil seperti cara yang dilakukan bos RCTI saat ini.

Kontras dengan Hary Tanoe, sebisa mungkin di semua acara RCTI yang menarik, semisal Indonesian Idol, kehadirannya wajib disiarkan. Dan ketika presenter menyebut namanya harus dengan sapaan panjang sekali.
Anthony tidak pernah terlihat memanfaatkan layar kaca Indosiar untuk mempromosikan atau mencitrakan dirinya. Beda banget dengan Hary Tanoe yang baru menguasai RCTI di 2001-an, yang konon bisa begitu berkat bantuan Anthony Salim.

Bagi Anthony Salim nampaknya berlaku hukum bahwa semakin dia dikenal, semakin besar kemungkinan dia dimusuhi. Semakin dia mencitrakan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, semakin ragu orang mempercayainya. Paradoks dengan Hary Tanoe.
Sikap Anthony yang terkesan tidak mau dikenal orang, justru melahirkan banyak spekulasi. Anthony dan ayahnya yang sudah kaya raya misalnya kelihatan khawatir kalau kedekatan mereka dengan kekuasaan, terekspose. Khawatir akan muncul semacam kecemburuan sosial. Mereka khawatir ketidak sukaan terhadap etnis minoritas Tionghoa yang selalu menjadi kelompok marginal, bisa meledak kembali.

Lagi-lagi sangat berbeda dengan Hary Tanoe. Di era SBY, begitu menjadi Presiden pada Oktober 2004, Hary Tanoe langsung merapat ke Istana. Hary tidak segan-segan memperlihatkannya.
Gara-gara caranya merapat ke kekuasaan, terlalu mencolok, Hary Tanoe sempat digugat oleh Eddy Sujana, pengacara yang juga seorang aktifis Islam. Eggy menuduh Hary Tanoe sudah memberikan hadiah mobil Jaguar kepada Andi Mallarengeng dan Dino Pati Djalal, dua orang kepercayaan Presiden SBY di awal pemerintahannya.

Hary Tanoe tentu saja membantahnya. Demikian pula Andi dan Dino. Tapi setelah membantah, Hary Tanoe tetap berusaha menempel Presiden. Caranya dengan memanfaatkan eksistensi Radio Trijaya FM Network yang belum lama diakuisisinya. Sekali dalam minggu Trijaya menghadirkan talk show live dengan SBY di Istana.

Kontan saja pihak RRI, radio publik milik pemerintah protes. Media lainnya pun ikut mempersoalkan kebijakan Presiden SBY yang dianggap memberi perlakuan istimewa kepada Hary Tanoe. Hary tidak bergeming.
Pada intinya, tuduhan Eggy Sujana dan protes pihak RRI hanya bersumber pada satu isu. Yaitu mereka tidak senang dengan cara Hary Tanoe. Yang sering memperlihatkan kepada publik bahwa dia sangat dekat dengan kekuasaan.

Kembali ke awal cerita tentang sikap Anthony menjadi semacam pembanding. Belakangan masyarakat mulai sadar bahwa melihat Anthony Salim dan Hary Tanoe harus dengan kacamata yang tajam dan berbeda.
Jangan sama ratakan semua pengusaha seperti Hary Tanoe. Jangan pula pukul rata bahwa semua WNI keturunan Tionghoa, berperangai seperti Hary Tanoe. Yang satu ini memang agak lain.
Anthony Salim misalnya dikenal sebagai orang yang sangat cerdas. Kecerdasannya antara lain tercermin dari cara dia membangun jaringan di birokrasi pemerintahan. Tapi yang mengerjakan pembukaan jaringan itu, orang lain.

Anthony antara lain merekrut seorang pemuda bernama Fianto, yang tugasnya hanya untuk bermain golf. Fianto setiap hari harus bisa bermain golf dengan anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri yang sudah berpangkat perwira menengah (Mayor, Letkol dan Kolonel).
Pilihan terhadap para anggota dari semua angkatan itu, atas pertimbangan, para perwira itu, kelak menjadi pejabat penting di semua lini birokrasi Indonesia. Hasilnya sepuluh atau duapuluh tahun kemudian ketika para perwira itu sudah menduduki posisi-posisi penting, mereka sudah menjadi sahabatnya Fianto.
Yah sahabat Fianto berarti sahabat Anthony. Karena Fianto bekerja atas misi dan penugasan Anthony Salim. Akhirnya jika Anthony ingin bertemu atau bersahabat, dengan mudahnya Fianto dapat mengatur pertemuan. Jadilah mereka sebagai sahabat yang saling menghargai.

Kepada penulis, Fianto bertutur bahwa ia dan bossnya (Anthony Salim) memiliki hubungan baik yang berkualitas dengan seluruh petinggi dari semua matra. Berkualitas, sebab cara Anthony merawat hubungannya dengan para jenderal dari semua matra itu, sama dengan ketika mereka belum menjadi perwira tinggi bahkan setelah tidak lagi punya jabatan.
Anthony ingin punya persahabatan yang langgeng. Sejauh mungkin menghindari konflik. Inilah yang menjadi pertanyaan sekaligus misteri di antara Anthony Salim dan Hary Tanoe. Sebab ada yang bilang, Hary Tanoe itu murid sekaligus kepercayaan Anthony Salim.

Atas dasar itu, maka Hary Tanoe diberi kesempatan membeli dan memimpin PT Bimantara Citra dan grup. Tapi kelihatannya tidak begitu. Kalau betul, Hary Tanoe dibantunya Anthony juga pasti atau semestinya membantunya dengan membekali kiat bagaimana menciptakan dan merawat kawan dalam persahabatan. Seperti kata sebuah pepatah tua: "Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak !".
Akan tetapi boleh jadi Anthony sebagai "suhu" sengaja tidak memberikan semua ilmunya kepada Hary Tanoe. Sebab mungkin sang suhu sadar, Hary Tanoe merupakan murid yang bisa menyerang balik sang suhu. Maka ada ilmu yang tidak diturunkannya ke Hary Tanoe.

Anthony yang prudent, mungkin memang tak percaya pada muridnya ini.

(Opini: Derek Manangka, www.inilah.com 29 Januari 2013)
08.14 | 0 komentar

Marzuki: Partai Rekrut Artis, Partai Gagal

Ketua DPR Marzuki Alie menilai partai politik (parpol) yang merekrut artis untuk maju sebagai calon legislatif (caleg) dianggap sebagai partai gagal dalam membangun kaderisasi.

"Partai yang merekrut artis itu partai yang gagal di dalam membangun kader. Kecuali artis itu sudah kaderisais ikut penjenjangan ikut pembinaan di partai. Tapi tidak serta merta, tahu-tahu jadi caleg. Itu terus terang akan jadi masalah saat duduk di DPR," kata Marzuki di Gedung DPR, Selasa (29/1/2013).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu mengatakan, partainya merekrut caleg melalui kaderisasi partai. "Kita dari dulu tidak serta merta jadikan artis duduk sebagai caleg, memang yang dari dulu sudah jadi kader," ucap Marzuki. (inilah.com)
07.25 | 0 komentar

Megawati: "Kok, Mau Rakyat Dibodoh-bodohi Terus?"

Seribuan orang simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan beberapa elemen masyarakat memadati lapangan SMA Negeri 1 Tanjung Morawa (Tamora), Kabupaten Deli Serdang, Minggu (27/1/2013).

Ulang tahun ke 40 PDIP sekaligus ulang tahun Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang ke 66 membuat tempat langganan buruh melakukan aksi itu menjadi "lapangan merah".

Megawati datang terlambat dua jam dari jadwal pukul 10.00 WIB. Namun massa tetap setia menunggunya dengan berjoget di bawah terik matahari, menikmati hiburan artis lokal yang disediakan panitia.

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut yang diusung "partai moncong putih", Effendi Muara Sakti Simbolon dan Jumiran Abdi atau ESJA mendampinginya hingga naik ke panggung.

Pada kesempatan tersebut, Megawati menyerahkan bantuan bibit kepada perwakilan gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan sumbangan kubah untuk dua masjid di daerah itu.
Dalam sambutannya, Mega mengatakan rakyat adalah pemilih langsung tanpa memandang usia, tua dan muda asal mampu dapat maju.

"Reformasi harus menjadikan rakyat sadar dan paham politik, tapi bukan politik uang. Khususnya ibu-ibu yang kebanyakan nonton sinetron yang tidak mendidik dan di bodoh-bodohi, rentan politik uang. Contohnya Kabupaten Deli Serdang ini, tingkat pengangguran 10 persen dari total jumlah penduduk dan masuk urutan ketujuh dari 33 kabupaten-kota. Kok, mau ya rakyat dibodoh-bodohi terus?" kata Megawati.

Menurut Megawati, masyarakat harus memilih pemimpin pelayan yang mengayomi rakyatnya. "Pesan saya sama Effendi jangan korupsi. Pilihlah apa yang Ibu Mega pilih. Walau beberapa pilihan saya kalah, itu bukan karena uang tapi karena dikalahkan. Jokowi itu tidak pakai uang dan dapat dibuktikan. Merdeka!" pekiknya.

Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut Eddy Rangkuti mengatakan, Mega berada di Sumut sejak Sabtu (26/1/2013) kemarin. Agendanya adalah menyapa kembali warga Sumut dan pemantapan konsolidasi pemenangan calon Gubernur Sumut dengan konsentrasi wilayah di Kabupaten Samosir dan Deli Serdang.
"Hari ini, Ibu Mega bertemu masyarakat dari berbagai golongan mulai buruh, petani, nelayan dan guru. Alasannya, Pilgub ini adalah gerbang untuk Pemilu 2014 maka PDI-P untuk pemenangan EFJA harus di siapkan," kata Eddy. 
(kompas.com)
04.15 | 0 komentar

Yang Tersembunyi dari Surya Paloh

Written By Blogger on Senin, 28 Januari 2013 | 08.16

Bagi sementara kalangan keputusan Surya Paloh menjadi Ketua Umum Partai Nasdem, merupakan langkah yang tidak bijaksana. Surya dinilai bersikap inkonsisten dan berjiwa tidak demokratis. Padahal sikap konsisten dan gaya demokrat itulah yang selalu dijual Surya melalui orasi-orasinya.

Rasa percaya pada Surya Paloh membesar, setelah ia memberi mandat kepada Rio Patrice Capella, seorang aktifis berusia muda, sebagai Ketua Umum. Aktifis-aktifis yang berusia muda pun banyak tertarik dan bergabung dengan Nasdem.
Tapi belakangan Surya (61 tahun) justru mau menggunakan sendiri panggung yang diimpikan anak muda. Mandat kepada Capella, simbol generasi muda, dimintanya kembali. Sejak itu Surya dianggap para penentangnya mengingkari janjinya sendiri. Pengingkaran itulah yang dijadikan alasan pengunduran diri oleh sejumlah anggota.
Sebagai orang yang pernah menjadi salah seorang stafnya selama 13 tahun (1986-1999) dan sebelum itu sudah mengenalnya melalui persahabatan selama kurang lebih 8 tahun, saya bisa memahami langkah Surya Paloh yang mendadak berubah.

Surya berubah, karena tidak mudah bagi dia untuk percaya bahwa visi kebangsaannya yang pluralis, sudah benar-benar dimengerti apalagi dihayati oleh generasi yang lebih muda dari dia.
Surya juga khawatir, kalau akhirnya dia dikhianati oleh orang yang dia percaya. Sehingga misi restorasi Partai Nasdem pada akhirnya menjadi tidak jelas. Pasalnya, selama kurang lebih 40 tahun berkarir di politik, bukan sekali dua kali Surya dikhianati oleh orang yang dia anggap satu visi dengannya.
Oleh sebab itu sebagai pendatang baru dalam Pemilu Legislatif, Surya tidak ingin membuat langkah keliru. Peluang Nasdem menjadi pemenang, terbuka. Tapi kalau hanya mengandalkan kampanye iklan gratis, tidak ada yang bisa menjamin kemenangan.

Surya tetap berhitung tentang kekuatan Golkar. Sebab partai yang dipimpin Aburizal Bakrie - pengusaha kaya ini, juga memiki TVOne, media yang dikenal sangat cerdik mengemas berita politik.
Surya juga berhitung tentang kekuatan Golkar tempat dimana dia menghabiskan waktu selama emat dekade. Jaringan Golkar yang sudah terbentuk sampai ke tingkat pedesaan, sebuah kekuatan yang sangat dipahami oleh Surya Paloh. Sementara, kalkulasi serupa belum tentu dimiliki oleh pengurus lainnya, termasuk yang berlabel pakar!

Unsur lain yang dihitung Surya Paloh, kekuatan Partai Demokrat. Surya percaya, partai ini memiliki amunisi yang besar untuk segala kebutuhan. Tentu Surya juga berhitung partai-partai lainnya.
Tetapi satu hal yang tidak bisa diingkari, di usianya yang sudah tergolong tua, Surya tidak pernah mendapat peluang untuk mengaktualisasikan visi politik dan wawasan kebangsaannya secara utuh. Gerakannya selalu terganjal karena posisinya bukan penentu sentral.

Sehingga keputusannya merebut jabatan Ketua Umum Partai Nasdem, patut dilihat sebagai refleksi dari latar belakang di atas. Bukan sekali dua kali dia dijegal. manakala ia ingin menjadi seorang tokoh. Dan yang dia rasakan penjegalan itu terjadi karena visi dan wawasan kebangsaannya, dianggap berbahaya bagi eksistensi para elit yang berkuasa.

Dari pidato dan pernyataan-pernyataan spontannya, Surya Paloh sebetulnya seorang Soekarnois. Ironisnya selama ia berkiprah, partai yang dijadikannya moda perjuangan, merupakan kekuatan politik non-Soekarnois atau yang melakukan de-Soekarnoisasi. Sehingga visi Surya tidak kompatibel di Golkar.
Di era Orde Baru yang hanya mengizinkan tiga partai untuk eksis: PPP, Golkar dan PDI, Surya Paloh tidak punya pilihan lain, kecuali ke Golkar. Dia tidak bisa memilih PPP, karena ibarat baju, ukurannya tidak sesuai dengan posturnya. PPP sebagai partai Islam, dia anggap sektarian sementara Surya seperti halnya Soekarno merupakan seorang nasionalis-pluralis.

Bahkan ketika PPP dipimpin oleh Ismael Hasan Metareum, putera asal Aceh seperti Surya, ia tetap tidak tertarik bergabung. Sementara PDI oleh Surya dilihat sebagai partai nasionalis yang dibonsai oleh rezim Orde Baru. Di atas kertas, PDI menampung sejumlah Soekarnois. Tapi kebijakan itu hanya sebuah aksesoris demokrasi.
Saat Sidang Umum MPR-RI 1988 digelar di Senayan, Surya menemui Ketua Umum PDI, Soerjadi di Hotel Kartika Chandra, Jl.Gatot Subroto, Jakarta. Di tempat konsinyering seluruh wakil rakyat yang akan memilih Presiden RI, Surya mendorong Soerjadi agar PDI berani mengajukan calon Presiden alternatif. Jangan Soeharto lagi.

Lagi pula ketika itu, Ketua Umum PPP, John Naro SH sudah menyatakan akan mencalonkan diri. Jadi Soerjadi tidak sendirian. Namun PDI ketika itu sebetulnya merupakan "fraksi Golkar" yang disembunyikan.
Ke-golkar-an PDI tercermin dari hadirnya Sekjen, Nico Darjanto. Tokoh Katolik ini disuplai oleh CSIS - lembaga yang nota bene merupakan dapur politik Golkar. Lembaga pengkajian yang didirikan Jenderal Ali Murtopo ini dikenal sebagai "think tank" Orde Baru, rezim yang menumbangkan Soekarno. CSIS sendiri, secara de facto dipimpin Liem Bian Kie dan Liem Bian Koen atau yang lebih dikenal Wanandi Bersaudara.
Lalu Jusuf dan Sofyan Wanandi (Wanandi Brothers) bersama Soerjadi merupakan eksponen 66 yang meruntuhkan kekuasaan Soekarno.

Ketika di awal 1986, Soerjadi dijadikan Ketua Umum PDI oleh Mendagri Supardjo Rustam, Soerjadi sedang menduduki posisi Presiden Direktur PT Aica Aibon. Perusahaan lem perekat yang berkantor di Wisma Nusantara ini, saham mayoritasnya dimiliki keluarga Wanandi tadi.
Surya Paloh baru ngeh belakangan tentang percaturan politik dan bisnis seperti itu, satu hal yang merupakan pengalaman paling berharga. Tumbangnya kekuasaan Golkar bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru, merupakan kesempatan baru bagi Surya.
Itulah yang mendorong Surya ikut bersaing dalam konvensi Partai Golkar yang digelar 2004. Tapi di konvensi yang menyaring calon presiden itu, Surya Paloh hanya menduduki tempat keempat di antara lima kandidat.

Ketika SBY akhirnya terpilih sebagai Presiden periode 2004-2009, Surya merapat ke SBY. Surya melihat SBY sebagai sosok yang bisa memperbaiki Indonesia. Tak perduli apapun partainya.
Menjelang Munas Golkar di Bali, Surya mendeklarasikan pencalonanya untuk posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Surya sebelumnya dikabarkan meminta dukungan dari SBY. Hingga dua atau tiga hari menjelang Munas, nama Surya masih sangat kuat. Terutama karena kabar dukungan SBY tersebut.
Sejarah politik Surya Paloh berubah seketika sewaktu Jusuf Kalla mengumumkan pencalonannya untuk posisi yang sama. Jusuf Kalla yang sudah menduduki posisi Wapres, juga mengklaim bahwa pencalonannya atas restu Presiden SBY.

Bagi Surya pencalonan Jusuf Kalla yang juga direstui SBY, sama dengan "penghianatan" Presiden SBY terhadap dirinya. Surya akhirnya memilih mundur, lalu mendukung Jusuf Kalla. Selama 5 tahun kepemimpinan Jusuf Kalla di Golkar, Surya terus mempersiapkan diri.
Tapi di Munas Golkar Riau, November 2009, Surya dikalahkan oleh Aburizal Bakrie. Yang menyakitkan Surya Paloh, bukan soal kekalahan dari Ical. Tetapi soal keberpihakan Presiden SBY.
Konon SBY menginstruksikan semua jajaran untuk menjadikan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum. Sehingga bagi Surya, dalam lima tahun dia sudah dua kali "dikhianati" oleh seorang Presiden, seorang pemimpin bangsa.

Menghadapi Pemilu 2014, Surya menjadi orang yang tidak bisa percaya begitu saja kepada setiap sahabat. Wajar kalau Surya maju sebagai orang yang paling menentukan di Partai Nasdem.

(opini Derek Manangka di www.inilah.com)
08.16 | 0 komentar

Kalah Versi Quick Count, Ilham-Aziz Klaim Menang di Real Count

Written By Blogger on Kamis, 24 Januari 2013 | 09.14


Makassar - Berdasarkan quick count lembaga survei, perolehan suara kandidat Cagub dan Cawagub Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahar Mudzakar (IA) kalah dibanding pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang). Namun berdasarkan real count timses, Ilham-Aziz mengklaim perolehan suaranya lebih banyak dibanding pasangan Sayang.

"Hasil penghitungan 'real' dari 24 kabupaten dan kota yang dilakukan tim kami hingga malam ini, dari data 80 persen suara yang masuk di server kami, hasilnya menggembirakan. Ternyata kami melakukan perimbangan dari kandidat lain yang telah lebih awal mengklaim menang berhasil hasil quick count. Bahkan hasilnya kami masih unggul," ujar Ilham dalam konferensi pers bersama calon wakilnya, Aziz Qahar, di sekretariat timses Ilham-Aziz, di Jalan Batu Putih, Makassar, kamis (24/1/2013).

Ilham tidak merinci persentase keunggulannya. Namun ia memastikan kubunya menang di 9 kabupaten dan kota, yakni Makassar, Maros, Pangkep, Bone, Wajo, Luwu, Luwu Utara, Palopo dan Enrekang.

Ilham menambahkan, bersama timnya, ia akan melakukan pendalaman di tiga kabupaten terkait hasil perolehan suaranya, yakni di Kab. Gowa, Tana Toraja dan Toraja Utara. Di kota yang dipimpinnya selama sekitar 9 tahun, Ilham meraih total suara di atas 55 persen dari sekitar 1 juta wajib pilih, dengan tingkat partisipasi pemilih 55 persen.

Quick count Citra Publik Indonesia (CPI) Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Group, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang mengungguli dua pesaingnya. Pasangan incumbent ini meraih 52,90 persen suara. Sedangkan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Qahhar Mudzakar (IA) mendapatkan 41,51 persen suara dan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) hanya sebesar 5,58 persen suara. Hasil quick count Jaringan Suara Indonesia (JSI) juga melansir hasil serupa. Pasangan Sayang meraih sebanyak 53,24 persen, IA sebanyak 41,2 persen dan Garuda-Na hanya 5,56 persen.
(detik.com)

Sebuah fenomena menarik terjadi dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan ini. Meskipun dari hasil quick count menunjukkan kekalahan dengan selisih prosentase 10% pasangan ini berani mengklaim bahwa mereka menang di real count. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan dalam berbagai pemilu dengan selisih sekitar 10 % hampir dipastikan bahwa perhitungan quick count akan sama dengan hasil perhitungan real count.

Beda halnya jika selisih hasil suara dalam quick count sedikit yaitu kurang dari 5 %, maka hasil quick count tidak bisa dijadikan acuan karena dilakukan berdasarkan sampel, jadi masih ada kemungkinan tidak sesuai dengan hasil sebenarnya. Semua metode perhitungan menggunakan sampel memiliki margin error yaitu nilai toleransi yang disebabkan karena sifatnya hanya sampel atau sebagian kecil dari obyek yang dihitung. Prosentase margin error inipun bergantung pada jenis teknik sampling yang digunakan, jumlah sampel, serta sebaran sampel.

Namun demikian klaim pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Qahhar Mudzakar masih bisa terjadi meskipun sangat kecil kemungkinannya. Dan kalau hal itu benar-benar terjadi kemungkinan besar metode/teknik samping yang digunakan dalam quick count  dilakukan tanpa memenuhi kaidah ilmiah atau memang terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku quick count.

Jadi tunggu saja perhitungan manual versi KPUD karena bersifat resmi dan final.
09.14 | 0 komentar

43 Pilkada Dipercepat ke 2013

Written By Blogger on Senin, 21 Januari 2013 | 08.00

Dewan Perwakilan Rakyat RI dan pemerintah sepakat mempercepat 43 pemilu kepala daerah yang akan digelar pada 2014 ke tahun 2013. Langkah itu untuk mencegah beban berat bagi para penyelenggara pemilu di 2014. 

"Bayangkan pemilu legislatif DPR, DPRD, DPD itu di 2014, pemilu presiden dan wakil presiden juga di 2014. Mana sanggup KPU dengan beban yang begitu berat, di tambah lagi pilkada," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seusai rapat bersama Komisi II DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2013).
Gamawan menjelaskan, dari 43 pilkada yang bakal digelar di 2014, 28 di antaranya dijadwalkan digelar pada 2013. Angka ini terdiri dari satu pilkada tingkat provinsi, 23 di tingkat kabupaten, dan 4 di tingkat kota. 

Adapun 15 pilkada lainnya, tambah Gamawan, belum terjadwal. Rinciannya, yakni satu pilkada tingkat provinsi, 9 tingkat kabupaten, dan 5 kota. Dengan demikian, perlu dibuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk 15 pilkada tersebut.
"Kesimpulannya DPR meminta kepada Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU melalui Menteri Dalam Negeri. Besok sudah langsung dibuat surat untu k presidennya," kata Gamawan. 

Gamawan menambahkan, 43 pilkada itu akan digelar bersamaan dengan 137 pilkada di 2013 yang terdiri dari 14 di tingkat provinsi, 95 di kabupaten, dan 28 di kota. Meski demikian, bagi pilkada yang mestinya digelar di 2013, masa jabatan kepala daerahnya tetap akan habis di 2014 . "Pemilunya saja dipercepat, pelantikannya tetap 2014," pungkas dia. (kompas.com)
08.00 | 0 komentar

Alasan Mundurnya Hary Tanoesoedibjo dan Prediksi Ke depan


Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq(foto: detik.com)
Partai Nasdem (Nasional Demokrat) merupakan partai yang fenomenal dan penuh kejutan dalam dunia perpolitikan Indonesia. Kejutan pertama adalah lolosnya Partai Nasdem dalam Verifikasi yang dilakukan oleh KPU sehingga dinyatakan sebagai satu-satunya partai baru yang lolos dan dinyatakan layak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2014.

Kejutan kedua adalah mundurnya Ketua Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat, Hary Tanoesoedibjo yang diikuti oleh pendukung-pendukungnya yang rata-rata merupakan barisan Pengurus Muda dalam Partai Nasdem. Mundurnya pilar-pilar penting partai Nasdem tersebut tidak lain disebabkan karena perbedaan visi politik antara Surya Paloh dengan Hary Tanoesoedibjo sehingga menimbulkan perpecahan di partai tersebut. 

Masalahnya sederhana, saya melihat Partai NasDem sudah berkembang dengan baik dan mayoritas pengurus NasDem di daerah itu adalah kalangan muda. NasDem sangat bisa diterima kalangan muda, sekitar 70 persen adalah anak muda, dan tentunya saya ingin pertahankan struktur kepengurusan yang berlangsung tanpa ada perubahan karena saya kira yang senior mendorong kaum muda supaya bekerja lebih keras lebih giat.

Namun Surya Paloh sebagai ketua majelis ingin perubahan, beliau ingin langsung terjun sebagai ketua umum, ini bukan berarti konflik saya secara pribadi. Tapi secara organisasi ada perbedaan sehingga pada satu titik saya harus mengambil keputusan. (Hari Tanoe, 21 Januari 2013)

Mundurnya Hary Tanoe pasti akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan Partai Nasdem. Sebagaimana diketahui bersama, Surya Paloh dan Hary Tanoesoedibjo merupakan dua raja media yang sangat berpengaruh di Indonesia. Surya Paloh melalui jaringan Metro TV dan Media Indonesia memang masih bisa membesarkan Partai tersebut, tapi tetap saja kurang efektif karena segmen kedua media tersebut adalah "orang kantoran dan orang pintar", berbeda dengan segmen MNC Group yang lebih beragam.

Sebenarnya kebesaran Partai Nasdem masih dapat dipertahankan apabila kedua tokoh besar tersebut mampu mengendalikan dan menyatukan ego mereka. Kendati tetap akan menyisakan bom waktu, penyatuan kedua tokoh ini minimal untuk jangka waktu pendek (sampai pemilihan umum 2014) akan memberikan dampak kejut bagi parta-partai lain terutama Golkar yang dianggap kakak kandungnya serta Partai Demokrat yang suaranya menurun karena isu korupsi yang melanda.

Dan sebuah keuntungan yang cukup besar bagi partai lain apabila Hary Tanoesoedibjo bersama gerbong-gerbong politiknya bisa bergabung. Dan salah satu Partai yang memiliki kesamaan idiologi maupun visi politik yang paling mendekati dengan kubu Hary Tanoe adalah Partai Gerindra. Tapi tidak menutup kemungkinan jika Beliau bergabung dengan partai yang lain atau mendirikan ormas baru dan pada saat yang tepat mendeklarasikan ormas tersebut menjadi sebuah partai Politik baru layaknya Partai Nasdem yang sudah dibesarkannya.
03.27 | 0 komentar

Total Tayangan Laman

Artikel relevan